SERANG – Pemprov Banten bersikap tegas menyikapi persoalan tenaga kerja sukarela (TKS) atau tenaga kerja honorer non-kategori di lingkungan Pemprov Banten. Bahkan Pemprov tidak akan segan memecat TKS jika tidak aktif bekerja.

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menjelaskan, TKS memakan anggaran pemerintah sangat besar setiap bulannya. Namun kinerjanya belum sesuai harapan.

“Pak Gubernur menginginkan seluruh TKS yang membebani anggaran direvitalisasi. Yang tidak aktif out,” kata Andika, Senin (8/1), usai apel pagi di halaman Masjid Raya Albantani.

Menurutnya, TKS yang memakan anggaran besar perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian. “Jangan sampe membebankan tapi tidak efektif. Pas dicek juga gak ada orangnya,” kata Andika.

Pemprov Banten sendiri diketahui sejak akhir tahun lalu melakukan pendataan ulang TKS yang bekerja di lingkungan Pemprov Banten. Namun hingga saat ini proses tersebut belum juga selesai. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)