SERANG – Sekda Kota Serang Tb Urip Henus meradang pada rapat koordinasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Kota Serang. Usai membacakan sambutan Walikota Serang Tb Haerul Jaman, Urip yang merupakan Atasan PPID Utama Kota Serang mengungkapkan kekecewaannya lantaran para undangan tidak hadir tepat waktu.
Apalagi, tak semua sekretaris organisasi perangkat daerah (OPD) yang merupakan PPID Pembantu hadir pada kegiatan yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Serang tersebut.
“Saya minta absennya, siapa saja sekretaris dinas yang datang. Saya lihat yang datang hanya sedikit, yang lain diwakilkan staf,” tandas Urip di salah satu hotel di Kota Serang, Rabu (28/3). Dalam undangan, rakor itu akan dimulai pukul 09.00 WIB. Saat Urip tiba, ruang rakor masih kosong dari peserta. Ia akhirnya menunggu bersama Kepala Diskominfo Kota Serang Hamsin.
“Saya pikir seharusnya teman-teman tepat waktu. Ini menunjukkan ketidakdisiplinan,” ujarnya. Padahal, program pemerintah sudah bagus, yakni menuju Indonesia disiplin. Namun, tingkat kedisiplinan di Kota Serang masih kurang.
Kata dia, tak hanya kegiatan rapat, apel pun terkadang terlambat. Padahal, semua pegawai ingin tunjangan naik. Namun, keinginan itu tak diimbangi dengan perilaku.
Ia mengatakan, apabila tak disiplin, berarti sama saja melakukan korupsi jam kerja. “Untuk itu, saya minta semua pegawai untuk meningkatkan kedisiplinan. Kalau sudah disiplin, semua akan mengikuti,” tutur Urip.
Berdasarkan pantauan Radar Banten, dalam rakor itu hanya ada lima sekretaris dinas yang hadir. Untuk itu, pekan depan, Urip mengaku akan memanggil seluruh sekretaris OPD untuk menanyakan ketidakhadiran mereka dalam rakor PPID tersebut.
Padahal, tambahnya, rakor ini dilaksanakan untuk menyamakan persepsi. Apalagi, seluruh OPD diminta usulannya terkait informasi yang dikecualikan. “Saya juga minta OPD untuk menjawab permohonan informasi. Jawabannya bisa secara lisan maupun tulisan. Kalau mau dokumennya, OPD bisa meminta pemohon untuk memfotokopi sendiri karena tidak ada anggarannya,” ujarnya.
Urip berharap, dalam rakor itu akan tersusun dan membahas tentang tata cara penyusunan daftar informasi publik (DIP) dan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan informasi, yakni SOP penyusunan, SOP pelayanan permohonan informasi publik, SOP uji konsekuensi informasi publik, SOP penanganan keberatan informasi, dan SOP fasilitasi sengketa informasi.
Kepala Diskominfo Kota Serang Hamsin mengatakan, melalui rakor ini, akan disusun regulasi terkait DIP yang dikecualikan. Regulasi itu nantinya menjadi kepastian hukum bagi para OPD dan pemohon informasi.
Kepala Bidang Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kota Serang Wiwi Laras Wijayanti mengaku, Pemkot siap menghadapi informasi yang dibutuhkan masyarakat. Meskipun respons dari OPD sudah cukup bagus, ada 14 permohonan yang masuk ke Atasan PPID Utama. “Permohonan yang masuk itu dikarenakan tidak puas atas jawaban OPD,” ujarnya. Namun, 75 persen di antaranya sudah ditanggapi.
Kata dia, mayoritas permohonan informasi yang ditujukan adalah dokumen pembangunan fisik. Saat diberikan dokumen, mayoritas pemohon tak mau memfotokopinya. “Saya juga sudah sampaikan ke OPD kalau kami hanya menyiapkan data saja. Kalau fotokopi, pemohon yang lakukan sendiri,” tutur Wiwi.
Mayoritas dokumen yang diminta untuk kajian ilmiah. Oleh karena itu, tambahnya, sesuai hasil kesepakatan saat mediasi OPD dapat meminta hasil kajiannya. (Rostinah/RBG)











