SERANG – DPRD Banten melalui Komisi V meminta agar program pendidikan gratis yang dicanangkan Gubernur Wahidin Halim dan Wagub Andika Hazrumy dikaji ulang. Komisi V mengusulkan pendanaan program pendidikan gratis SMA SMK menggunakan sistem klaster. Hal itu lantaran penggratisan SMA SMK dibiayai oleh APBD.
Ketua Komisi V Fitron Nur Ikhsan menuturkan, Pemprov Banten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) untuk segera membuat klaster berdasarkan data-data yang ada. “Buat klaster, data dengan baik dan akurat. Kan kita ada program cantolannya. Jadi gampang, tinggal buat standar awalnya, jangan dibikin rumit. Bagi keluarga penerima PKH (Program Keluarga Harapan) dan Jamsosratu anaknya gratis, bagi yang bukan pemerima PKH atau Jamsosratu menggunakan surat keterangan tanda tidak mampu (SKTM) gratis,” ujar Fitron kepada wartawan, akhir pekan kemarin.
Dikatakan Fitron, dengan adanya pengklasteran itu, pihaknya meyakini program pendidikan gratis dapat berjalan. “Jadi, saya pikir itu enggak akan sulit. Tinggal masyarakat yang mempunyai kemampuan (ability to pay) wajib membayar (biaya pendidikan),” jelasnya.
Politikus Golkar itu juga menyinggung terkait kajian program pendidikan gratis yang diklaim Pemprov sudah melalui tahapan pengkajian yang matang.
“Mana kajiannya? apa bunyi kajiannya? sudah diuji publik belum? Menteri Pendidikan (Muhadjir Effendy) sudah bilang di mana-mana, Pak Presiden Joko Widodo juga. Jangan percaya sekolah gratis, itu hanya akan merusak pendidikan di masa depan. Makanya, tanya dong kajian Mendikbud,” urainya.
“Kalau enggak sempat tanya. Tinggal cari di Google bagaimana bahayanya ide sekolah gratis buat semua. Saya kok enggak paham dengan omongan tenaga ahli (tenaga ahli gubernur), kan sudah jelas-jelas Pak Menteri dan Pak Jokowi melarang (pendidikan gratis),” sambung Fitron.
Beberapa waktu lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, tidak ada yang namanya sekolah gratis di Indonesia. Menurut Muhadjir, sekolah yang mengeluarkan kebijakan gratis biayanya berasal dari APBD. Jika APBD terbatas dan memaksa untuk menggratiskan, maka sekolah akan menjadi korban dan tidak maju. “Kecuali kalau dibiayai yang pribadi atau yang bersangkutan, ya tidak apa-apa. Tapi nyatanya kan dibiayai APBD, kalau terbatas biayanya bagaimana?,” tambah Muhadjir.
Untuk menjadi lebih maju, Muhadjir menilai, sekolah memang dituntut untuk kreatif. Dalam hal ini tidak mengharapkan pada biaya BOS yang anggarannya terbatas. Sekolah harus berusaha dengan menggandeng CSR maupun alumninya.
Sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim melalui Tenaga Ahli Gubernur Bidang Media dan Public Relation Ikhsan Ahmad mengungkapkan, program pendidikan gratis untuk SMA SMK yang dicanangkan Gubernur Banten sudah melalui kajian yang matang dan komprehensif.
Menurutnya, Pemprov Banten mustahil menggagas program tanpa kajian yang komprehensif. Justru yang diperlukan saat ini adalah kontribusi pemikiran konstruktif yang presisi dari Komisi V DPRD Banten atas kekhawatiran yang terjadi.
“Pada proses yang mana? Pada tahapan yang mana? Pada hitungan yang mana? Bukan cuma bersikeras. Saya tidak bisa membayangkan jika dahulu para founding fathers kita lebih mengedepankan kritik dan kajian tanpa keyakinan untuk merdeka, jangan salah paham. Ketika kajian sudah dilakukan, kritik sudah dipertimbangkan, mari kita yakini kebaikannya agar terwujud untuk masyarakat,” kata Ikhsan.
Dikatakan Ikhsan, trial and error merupakan unsur tertinggi pembentukan dimensi empirik dalam dunia teori, termasuk teori kebijakan publik. Artinya, kesalahan dalam suatu upaya bukan berarti percobaan yang akan menimbulkan kegaduhan, pikiran ini keliru.
“Mohon dipelajari kembali bagaimana mekanisme evaluasi beserta dimensinya dalam sejarah panjang kelahiran suatu teori untuk memperkaya wawasan kegaduhan,” sindirnya.
Oleh karena itu, lanjut Ikhsan, pijakan mendasar yang diamanatkan oleh UUD 1945, Pasal 31, bahwa kewajiban negara membiayai pendidikan dan mencerdaskan bangsa, bukanlah permainan kata-kata, apalagi hendak menimbulkan kegaduhan.
Amanat UUD 1945 tersebut tidak menimbulkan tafsir apa pun baik eksplisit maupun implisit untuk menggunakan pendekatan ability to pay.
Pendidikan dasar menjadi hak setiap anak bangsa, hak setiap warga negara untuk mendapatkannya, apakah ia anak orang kaya atau miskin. “Esensinya, bagi kalangan anak-anak dari orangtua tidak mampu, kesempatan ini menjadi sarana setara untuk mencerdaskan dirinya dalam melihat masa depan, bagi kalangan anak-anak dari keluarga mampu, hak dasar mereka mendapatkan pendidikan gratis sepenuhnya bermakna bahwa negara hadir dan menjadi sarana pemupukan rasa tanggung jawab yang benar terhadap mereka (termasuk anak-anak tidak mampu) kelak untuk kebaikan negaranya. Apakah relevan bahwa keberadaan mereka mendapatkan hak dasar pendidikan pada tuduhan terciptanya pengangguran? Ini persoalan yang berbeda,” tutur Ikhsan. (Deni S/RBG)
