SERANG – Pemprov Banten diminta memikirkan kembali terkait pelaksanaan program berobat gratis dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). Alasannya, hingga kini peraturan gubernur (pergub) tentang janji kampanye tersebut belum ditandatangani Gubernur Banten.
Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten Fitron Nur Ikhsan mengatakan, program kesehatan gratis yang digagas Pemprov Banten harus dipikirkan kembali. Hingga kini, gubernur terkesan ragu-ragu menjalankan program tersebut. “Sudah lah (Program Kesehatan Gratis KTP el-red), re-thinking (pikirkan ulang-red) saja,” ujarnya kepada wartawan saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin.
Politikus Golkar itu mengaku, tidak mempermasalahkan risiko yang didapat dari perdebatannya. Kata dia, dirinya bisa saja dibenci masyarakat dengan cap tak prorakyat. Akan tetapi langkah itu harus dilakukan agar tidak ada masalah di kemudian hari. “Kebijakan yang diambil tidak matang atau dalam koordinasi yang lemah. Kita lihat PPDB (penerimaan peserta didik baru-red) dua kali kacau, mau kesehatan gratis kaya gitu juga? Harus dipikirkan juga pelayanan yang nyaman kepada masyarakat,” katanya.
“Ini risikonya besar buat saya, karena saya bisa dinilai tidak prorakyat. Saya enggak mau untuk urusan rakyat kita menyakiti diri sendiri,” sambung Fitron.
Ia melihat, Gubernur terkesan ragu-ragu dalam melaksanakan program prioritas tersebut. Terkesan tidak serius menjalankan programnya, karena tidak mau bersinggungan dengan program pemerintah pusat. “Gubernur sampai hari ini enggak mau tanda tangan pergub (peraturan gubernur)-nya. Jadi menurut saya, iya-iya, enggak-enggak, yakin jalankan, ragu-ragu re-thinking,” terangnya.
Ditemui terpisah, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengaku jika program kesehatan gratis menggunakan KTP-el sudah berjalan. Andika mengaku, realisasi program tersebut diklaim sebagai bukti konsistensi Pemprov Banten dalam mewujudkan program-program prioritasnya. “Sudah dilaksanakan, sejauh ini pelaksanaan sudah dilaksanakan dengan baik kondisinya,” katanya.
Kendati demikian, Andika tidak menjelaskan lebih jauh terkait program tersebut. Apakah itu diperuntukkan bagi masyarakat yang belum memiliki asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan atau justru seluruh masyarakat Banten bisa memanfaatkannya. “Di RSUD Banten, teman-teman bisa lihat ya. Kaitan teknis tanya ke Kadinkes (kepala dinas kesehatan-red), beliau lebih paham untuk bagaimana mengatur yang sudah dapat atau belum mendapat BPJS,” terangnya.
Andika meminta kepada pihak mana pun untuk tidak lagi menyangsikan realisasi program unggulan Pemprov Banten. Ia juga meminta kepada perangkat daerah untuk senantiasa mendukung dan menyukseskan program-program prioritas yang telah dicanangkan Pemprov. “Tinggal pelaksanaan ini harus diikuti oleh seluruh personel di bawahnya, untuk menyukseskan program tersebut. Tentunya kalau ingin cepat, kita ingin kencang tapi misalnya konstruksi birokrasi di bawahnya tidak siap, ini yang harus kita benahi,” pungkasnya. (Fauzan D/RBG)
