CILEGON – Ribuan pegawai di lingkungan Pemkot Cilegon mendapatkan kabar bahagia. Tahun 2019 tunjangan penambah penghasilan (TPP) akan mengalami kenaikan. Tidak tanggung-tanggung, kenaikan itu direncanakan 100 persen dari TPP yang saat ini diterima oleh para pegawai.
Demikian diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Sari Suryati saat membuka bimbingan teknis tentang penganggaran keuangan daerah tahun anggaran 2019 di aula Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cilegon, Selasa (31/7).
Sekda menjelaskan, kenaikan TPP itu sudah selesai digodok oleh Pemkot Cilegon dan telah diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Diharapkan, pekan ini usulan itu sudah disetujui oleh Menteri PAN-RB Asman Abnur. “Kenaikan ini mengikuti aturan dari Kementerian PAN-RB dan rekomendasi dari KPK bahwa ASN sudah tidak lagi banyak menerima honor. Tapi, honor itu dihitung dan didorong ke TPP,” ujar Sari.
Menurut Sari, kenaikan TPP ini hasil serangkaian perhitungan. Beberapa yang menjadi dasar dan dikaji dalam penetapan kenaikan TPP itu, di antaranya analisis jabatan, beban kerja, evaluasi jabatan, serta perhitungan kelas jabatan. Dan indikator-indikator dasar itu sudah diatur oleh Kementerian PAN-RB.
Perhitungan itu dilakukan agar pegawai yang memiliki beban kerja lebih berat bisa mendapatkan TPP lebih besar dibandingkan pegawai yang bekerja dengan risiko beban kerja yang lebih ringan. “Ada penjabaran kelas-kelasnya, saya pun tidak memahaminya secara menyeluruh, tapi indikator kelas itu ada,” tutur Sari.
Kenaikan TPP dengan nilai yang besar itu dilakukan agar para pegawai mempunyai motivasi untuk bekerja sehingga pelayanan masyarakat lebih meningkat dan para pegawai pun sejahtera. Pemkot Cilegon berharap para pegawai tidak lalai dan serius dalam menyelesaikan seluruh pekerjaan serta masyarakat semakin merasa terlayani dengan baik.
Seiring dengan kenaikan TPP, lanjut Sari, Pemkot Cilegon pun sedang membentuk Peraturan Walikota (Perwal) tentang Penerimaan TPP. Perwal itu mengatur sanksi bagi pegawai yang tidak rajin bekerja dan melakukan sejumlah pelanggaran akan berdampak pada TPP diterimanya.
Sari mengaku belum bisa menjabarkan kemungkinan poin-poin apa saja yang akan tertuang dalam perwal itu. Menurutnya, sampai saat ini perwal itu masih dalam tahap pembahasan.
Soal kekuatan anggaran, menurutnya, keuangan Pemkot Cilegon masih mampu menanggung beban anggaran itu. Namun, Sari mengaku sudah meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkot Cilegon untuk melakukan penilaian terkait program apa saja yang bisa dihilangkan untuk dialihkan anggarannya ke TPP.
Ia mencontohkan, tahun 2019 OPD bisa menghilangkan atau memperkecil anggaran untuk kunjungan kerja ke luar daerah. Menurutnya, hal itu tidak terlalu dibutuhkan. “Studi banding itu kan prinsipnya untuk melihat contoh yang terbaik, saya rasa sekarang bisa melalui internet,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPKAD Kota Cilegon Maman Mauludin menjelaskan, kebutuhan anggaran untuk TPP tahun 2019 mendatang mencapai Rp55 miliar. Namun, saat ditanya besaran anggaran TPP untuk tahun ini Maman mengaku lupa. “Tadi pagi (kemarin-red) berdasarkan laporan kebutuhannya segitu saja,” ujar Maman.
Namun, Maman mengungkapkan, besaran anggaran untuk TPP masih sama dengan terakhir kenaikan TPP saat 2017. Terkait kekuatan anggaran, menurutnya, seperti yang dijelaskan oleh Sekda Sari Suryati sebelumnya. Dengan beberapa rasionalisasi APBD Kota Cilegon masih sanggup untuk menanggung beban anggaran tersebut.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun Radar Banten, terakhir TPP mengalami kenaikan pada awal 2017. Kenaikan TPP saat itu mencapai 100 persen dari TPP sebelumnya. Kenaikan tunjangan daerah berlaku bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, staf, dan tenaga honorer (TKK).
Adapun besaran TPP, di antaranya pejabat eselon IIa sebesar Rp17,6 juta. Pejabat eselon IIb Rp15 juta. Pejabat eselon IIc Rp12,6 juta. Sementara untuk pejabat eselon III Rp8 juta. Pejabat eselon IVa Rp5,3 juta. Pejabat eselon IVb Rp4,5 juta. Staf golongan IV Rp3,5 juta. Staf golongan III Rp3 juta. Staf golongan II Rp2,5 juta. TKK hanya mengalami kenaikan gaji pokok. TKK lulusan SMA digaji Rp1,3 juta. TKK lulusan D-3 digaji Rp1,45 juta. (Bayu M/RBG)
