SERANG – Tantangan terbesar pembangunan di Provinsi Banten adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi kesenjangan. Meski program pemerataan pembangunan Banten Utara dan Selatan telah direncanakan, namun masyarakat pesisir masih kurang tersentuh program pembangunan.
Jelang HUT ke-18 Provinsi Banten, kabar baik untuk masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil datang dari gedung wakil rakyat. Raperda inisiatif DPRD Banten tentang perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil disahkan menjadi perda melalui rapat paripurna.
Berdasarkan data Pemprov Banten, dari 155 kecamatan yang ada di Banten, 37 kecamatan di antaranya berada di daerah pesisir pantai. Bahkan dari 1.551 desa/kelurahan se-Banten, sebanyak 133 desa terletak pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal itu kemudian menjadi dasar DPRD menggagas raperda perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
Juru bicara Pansus Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Suryadi HN pada rapat paripurna di DPRD Banten, Kamis (2/8), memaparkan, pada pembahasan raperda terdapat beberapa catatan dan saran untuk pemprov. Pertama, pemprov diharapkan berkomitmen untuk membangun masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil secara nyata dan realitis.
Kedua, Pemprov diharapkan dapat melakukan pendataan secara cermat kepada masyarakat yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dengan demikian, tujuan dari perda dapat benar-benar terpenuhi sesuai dengan diinginkan. “Pemprov harus dapat mengalokasikan dana untuk membantu masyarakat pesisir, meningkatkan usahanya sehingga mereka mampu mendapat kehidupan yang layak dan sejahtera,” ungkapnya.
Catatan selanjutnya, dengan adanya perda tersebut diharapkan mampu membuka solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir. Dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. “Perlu ada integritas dan sinergitas lintas perangkat daerah guna penguatan lembaga ekonomi mikro baik kepada koperasi atau kelompok masyarakat. Kemudian juga penguatan infrastruktur di wilayah pesisir,” ungkap Suryadi.
Perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir, lanjut Suryadi, masuk dalam urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 yang menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. “Melalui pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan dengan menggunakan prinsip ekonomi biru, pemanfaatan sumber daya kelautan tersebut meliputi perikanan, energi dan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dan sumber daya konvensional sumber daya mineral. Perda ini menjadi sangat penting sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang bergantung pada kekayaan laut dan pesisir,” ujarnya.
Usai paripurna, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengaku sepakat dengan DPRD Banten. Menurutnya, pemprov menyadari pentingnya penataan kawasan pesisir dan pulau-pulai kecil yang tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan semua masyarakat Banten. Perda tersebut menjadi dasar hukum bagi Pemprov untuk membuat program berikut penganggarannya yang terkait dengan penataan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Banten.
“Kewenangan Pemprov untuk laut dimulai dari 0 mil sampai dengan 12 mil. Dengan garis pantai sepanjang 499,62 kilometer, kata Andika, maka luas perairan Provinsi Banten yaitu 11.091.564 km persegi. Secara administratif dari 37 kecamatan terdapat 133 desa pesisir, yang sebagian masyarakatnya mencari nafkah bersumber dari laut,” tutur Andika. (den/aas/ags)
