PANDEGLANG – Pelayanan medis untuk penyakit katarak, persalinan bayi, dan rehabilitasi medik tetap berjalan normal di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah Pandeglang. Tiga Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan beberapa waktu terakhir tidak membuat tiga pelayanan medis itu dihentikan untuk peserta BPJS Kesehatan.
Direktur RSUD Berkah Pandeglang Dr Firmansyah M.Kes menjelaskan, informasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat terkait tiga peraturan itu yang mencabut layanan medis katarak, persalinan bayi, dan rehabilitasi medik tidak benar. Ia menjamin hingga saat ini pelayanan itu masih tetap berlaku bagi peserta BPJS Kesehatan.
Ia menjelaskan, setelah menelaah tiga peraturan itu, tidak ada satu pun klausul yang menyatakan jika peraturan itu mencabut ketiga layanan medis tersebut bagi peserta BPJS Kesehatan. Namun hanya mengatur hal-hal yang belum ada di peraturan sebelumnya. “Aturan kan ada kebijakan yang harus dikeluarkan, kalau memang itu sudah peraturan dari BPJS, kita sebagai pemberi pelayanan harus melaksanakan,” ujarnya didampingi oleh Kepala Bidang Pelayanan Medis dr Hj Wirdani M.Epid, Rabu (8/8).
Ia melanjutkan, sebagai mitra BPJS Kesehatan, RSUD Berkah Pandeglang selalu mengimplementasikan setiap peraturan yang telah ditetapkan oleh BPJS Kesehatan termasuk tiga peraturan tersebut. Sejauh ini, menurutnya kemitraan antara BPJS Kesehatan dengan RSUD Berkah Pandeglang berjalan dengan baik.
Masyarakat pun merasa sangat terbantu dengan adanya program JKN-KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan tersebut. “Ini kan program nasional, dan jelas masyarakat senang dan terbantu karena beban masyarakat menjadi lebih ringan untuk mendapatkan pelayanan medis,” paparnya.
Seperti diketahui, ketiga peraturan yang sempat menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat itu diantaranya, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan No.2/2018 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan No.3/2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat, dan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan No.5/ 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik.
Khusus di Pandeglang, dari tiga peraturan itu yang paling menyentuh masyarakat adalah terkait pelayanan medis untuk penyakit katarak. Hal itu mengingat data pelayanan medis untuk penyakit itu sangat tinggi setiap tahunnya.
Ia menjelaskan, dalam satu bulan rata-rata pelayanan medis untuk penyakit katarak bisa mencapai 70 hingga 80 peserta. Jika dikalikan dalam satu tahun, jumlahnya cukup banyak. Hal itu menurutnya menjadi salah satu karakteristik Pandeglang dibandingkan daerah lain. “Kita harus melihat kasusnya dulu, di Pandeglang mungkin berbeda dengan daerah lain, selain kasus katarak tinggi, rumah sakit pun hanya ini (RSUD Berkah Pandeglang) saja, kalau daerah lain kan banyak,” tuturnya.
Ia berharap program JKN KIS melalui BPJS Kesehatan bisa terus bergulir sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan medis yang baik dan masyarakat bisa hidup lebih sehat dan nyaman. “Kalau harapan mah banyak, kemitraan pun bisa terus ditingkatkan,” tuturnya. (*)
