SERANG – Dari 1.112 bakal calon anggota legislatif (bacaleg) Banten yang didaftarkan 16 parpol ke KPU Banten, hanya 1.056 bacaleg yang masuk daftar calon sementara (DCS). Sementara 56 bacaleg dicoret karena tidak memenuhi syarat (TMS).
Keputusan KPU tersebut disampaikan pada rapat penyampaian berita acara hasil penelitian perbaikan syarat calon anggota DPRD Provinsi Banten pada Pemilu 2019 di aula KPU Banten, Sabtu (11/8).
RelatedPosts
Dalam rapat tersebut, KPU Banten menetapkan 56 bacaleg tidak memenuhi syarat (TMS) pencalonan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Ke-56 bacaleg itu gagal masuk DCS.
Menurut Ketua Divisi Teknis KPU Banten Masudi, dari 56 bacaleg yang TMS tersebut, beberapa di antaranya adalah perempuan yang berimplikasi pada tidak terpenuhinya keterwakilan 30 persen perempuan sehingga berpotensi menggugurkan seluruh bacaleg dalam satu dapil.
“Mereka yang TMS disebabkan beberapa alasan. Ada bacaleg yang sampai berakhir masa perbaikan berkas dokumennya tak juga lengkap, dan ada bacaleg yang berkasnya lengkap, tapi tidak sesuai ketentuan,” ujar Masudi kepada wartawan, usai rapat pleno.
Ia menyebutkan, 56 bacaleg yang dicoret berasal dari sembilan parpol, yakni Golkar, PPP, Demokrat, PAN, Hanura, NasDem, PBB, Berkarya, dan PKPI. Di antara para bacaleg yang TMS itu terdapat bacaleg perempuan. “Yang akibat dia TMS memengaruhi keterwakilan 30 persen perempuan sehingga dapil-nya terancam dihapus semua,” ungkapnya.
Sedikitnya ada tiga parpol yang terancam kehilangan satu dapil akibat persyaratan keterwakilan perempuan tidak terpenuhi. Ketiganya, yaitu PAN, PBB, dan Partai Garuda. “Lengkapnya dapil mana saja, bisa dilihat di DCS yang kami publish di website KPU Banten dan di media massa,” tuturnya.
Terkait bacaleg yang terindikasi mantan narapidana korupsi, Masudi memastikan bahwa mereka juga dicoret dan tidak masuk DCS. “Dari tiga nama bacaleg mantan napi korupsi, satu nama telah mengundurkan diri sebelum penetapan DCS, sedangkan dua nama lainnya berkas dokumen mereka tidak lengkap sampai akhir masa perbaikan sehingga mereka tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan,” jelasnya.
Ketua Divisi Sosialisasi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Banten Eka Satialaksmana menambahkan, bacaleg yang masuk dalam DCS pun terancam berkurang kembali karena KPU meminta tanggapan masyarakat soal DCS. “Sesuai jadwal, kami telah menyusun DCS tepat waktu. Mulai 13 Agustus sampai 19 September kami menunggu tanggapan dari masyarakat. Adapun penetapan daftar calon tetap (DCT) pada 20 September 2018. DCT nantinya akan diumumkan pada 20-23 September,” ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua KPU Banten Wahyul Furqon menuturkan, penyerahan berkas bacaleg DPRD Banten telah dilakukan 16 partai politik. Usai melalui tahapan ini, KPU kemudian menunaikan tugasnya untuk melakukan verifikasi terhadap berkas perbaikan yang ada dan dilanjutkan dengan menyusun DCS, mengumumkannya dan melihat persentase perempuan serta meminta tanggapan masyarakat.
Khusus untuk tahapan meminta masukan tanggapan masyarakat, Wahyul mengatakan bahwa proses ini jadi ruang bagi publik untuk melihat calon wakil rakyatnya yang akan ditempatkan di surat suara di 17 April 2019. Apabila ada hal-hal yang dianggap perlu disampaikan mengenai bakal calon, KPU akan meminta klarifikasinya kepada partai bersangkutan. “Kalau masukan tanggapan terbukti bisa saja yang semula MS (memenuhi syarat) bisa jadi TMS (tidak memenuhi syarat),” katanya.
Meski demikian, KPU menurut Wahyul tidak sembarang dalam menerima masukan atau tanggapan masyarakat. Ada proses selektif hingga masukan atau tanggapan terhadap bacaleg bisa benar-benar ditindaklanjuti ke partai yang mengusungnya. “Yang lapor harus jelas, ada identitasnya, bukan abal-abal. Kalau sudah jelas identitasnya nanti KPU akan menindaklanjuti, kalau tidak jelas, tidak ditindaklanjuti,” jelasnya.
Sesuai Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Program, Tahapan, dan Jadwal, usai menerima masukan dan tanggapan masyarakat hingga menindaklanjutinya ke partai politik, KPU memberi ruang bagi partai untuk mengklarifikasinya, memberitahukan, dan membuka ruang pengajuan penggantian bakal calon hingga memverifikasi bacalon pengganti tersebut. Adapun untuk akhir dari pencalonan ini dilakukan penyusunan DCT dan ditetapkan untuk kemudian diumumkan ke masyarakat. (Deni S/RBG)
