SERANG – Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) mengakui sejak awal Agustus 2018, pasokan BBM jenis solar di sejumlah provinsi mengalami pengurangan oleh Pertamina. Adanya pengurangan pasokan membuat SPBU di Banten pun tidak bisa memenuhi kebutuhan solar masyarakat.
Ketua Hiswana Migas Provinsi Banten Efu Saefullah mengakui bahwa kelangkaan solar di Banten sudah dikeluhkan sopir truk dan pengusaha angkutan barang kepada pihaknya. “Tidak adanya pasokan solar benar adanya. Keluhan juga diterima langsung beberapa SPBU di Banten yang kehabisan solar, itu akibat adanya pengurangan pasokan dari Pertamina ke SPBU,” kata Efu kepada Radar Banten, Jumat (31/8).
Ia menambahkan, pengurangan pasokan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sudah terjadi sejak awal Agustus 2018. Namun, dampaknya baru terasa dalam dua pekan terakhir. “Terkait alasan pengurangan, itu kebijakan Pertamina. Kami sendiri tidak bisa berbuat banyak,” ungkapnya.
Efu membantah bahwa kelangkaan solar akibat adanya praktik penyelewengan di SPBU sehingga masyarakat secara perlahan dipaksa beralih menggunakan jenis solar baru dexlite yang harganya lebih mahal. “Silakan konfirmasi langsung ke Pertamina. Alasan pengurangan pasokan solar hanya Pertamina pusat yang bisa menjelaskannya,” ungkap Efu.
“Yang jelas sejak 10 Agustus, semua SPBU dikurangi pasokannya berkisar kurang lebih 30 persen sampai akhir Agustus ini. Waktu itu stok di SPBU masih pada full di tangki stoknya sehingga pengurangan kiriman dari Pertamina tidak terasa, tapi lama kelamaan menipis juga sampai akhirnya ada yang memang SPBU kehabisan stok,” tambah Efu.
Unit Manager Communication & CSR PT Pertamina (Persero) Marketing Operational Region (MOR) III Dian Hapsari Firasati saat dikonfirmasi membenarkan bahwa Pertamina secara bertahap mulai mengurangi pasokan solar. Selain karena saat ini masih bersubsidi, juga kualitasnya sudah paling rendah dibandingkan jenis solar di pasaran.
Ditanya perihal teknis pengurangan solar di Banten, Dian mengaku harus melihat datanya secara lengkap. “Sebentar saya cek dulu ya,” ujar Dian.
Pantauan Radar Banten di SPBU sepanjang Jalan Raya Serang-Pandeglang, sejumlah SPBU tidak menyediakan pasokan BBM jenis solar. Pihak SPBU pun memberikan informasi kepada masyarakat bahwa pasokan solar habis agar masyarakat tidak mengantre di SPBU sehingga menggangu pelanggan SPBU lainnya.
Di SPBU Palima, misalnya, petugas SPBU yang enggan namanya disebutkan mengaku bahwa stok BBM jenis solar sudah habis. “Dua pekan terakhir, pasokan solar tidak ada kiriman,” tuturnya.
Sopir truk bernama Oji Fahruroji mengaku kesal karena dirinya tidak mendapatkan solar. Padahal, dirinya harus mengangkut muatan hingga ke Jakarta. “Setiap hari saya membutuhkan solar 150 liter. Tapi, sudah satu minggu ini saya tidak mendapatkan satu liter pun. Terpaksa saya harus mengisinya dengan dexlite karena solar tidak ada,” ungkap Oji.
Ia berharap, Pertamina tidak mengurangi pasokan solar bersubsidi di SPBU se-Banten sebab harga dexlite terlalu mahal. “Dexlite memang lebih bagus, tapi itu cocoknya untuk kendaraan menengah dan kecil. Tidak cocok untuk kendaraan besar,” jelasnya.
Sementara itu, pemerintah mulai hari ini (1/9) mewajibkan perluasan campuran bahan bakar nabati (BBN) atau biodiesel 20 persen (B-20). Mekanisme pencampuran B-20 akan melibatkan badan usaha di bidang BBM yang menyediakan solar. Juga, badan usaha BBN yang memasok asam lemak metil ester atau fatty acid methyl esters (FAME) yang bersumber dari minyak kelapa sawit (CPO).
Sebelumnya, B-20 diterapkan pada sektor bersubsidi atau public service obligation (PSO) sejak 2016. Dengan kebijakan baru itu, sektor transportasi non-PSO atau yang tidak bersubsidi, industri, pertambangan, dan kelistrikan juga wajib menggunakan B-20. Dengan begitu, diharapkan tidak ada lagi peredaran solar tanpa pencampuran biodiesel (B0).
Menko Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, per hari ini semua B0 berganti menjadi B-20. Produk B0 nanti hanya diperuntukkan pertadex atau diesel premium. Jika badan usaha BBM tidak melakukan pencampuran atau badan usaha BBN tidak dapat memberikan suplai FAME kepada badan usaha BBM, akan ada sanksi. Yakni, denda Rp6 ribu per liter bagi tiap-tiap badan usaha yang tidak patuh. “Ini bukan pemerintah kejam, tapi supaya tidak ada yang melanggar,” ujar Darmin saat peluncuran mandatory B-20 kemarin (31/8).
Jika ada masalah atau laporan masyarakat mengenai implementasi B-20, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menerima keluhan melalui call center di nomor 14036. BPDPKS juga akan memberikan insentif kepada badan usaha BBM jika harga CPO naik melebihi harga indeks pasar (HIP). September ini HIP CPO Rp7.294 per liter belum termasuk ongkos angkut.
Beberapa perkecualian penggunaan B-20 diberikan kepada pembangkit listrik milik PT PLN yang menggunakan turbin aeroderivative. Sebab, turbin tidak cocok dengan B-20. Perkecualian juga diberikan kepada tambang milik PT Freeport Indonesia (PTFI) yang berlokasi di ketinggian. Sebab, B-20 dapat membeku jika digunakan di lokasi dengan ketinggian tertentu. Karena itu, PTFI menggunakan B0 setara pertadex. Di sisi lain, perkecualian sementara diberikan untuk alat utama sistem persenjataan (alutsista) milik TNI. Darmin bilang, TNI masih butuh waktu dua bulan untuk melakukan uji coba B-20 pada alutsista. Karena itu, pemerintah tidak bisa memutuskan kewajiban B-20 pada TNI saat ini. Menurut dia, salah satu penyebab besarnya defisit neraca perdagangan USD1,1 miliar adalah tingginya impor migas yang mencapai lebih dari USD5 miliar.
Sementara itu, sektor nonmigas masih memberikan angka positif. Defisit neraca perdagangan tersebut berdampak melemahnya nilai tukar rupiah. Dengan mencampur solar dengan CPO, negara akan menghemat USD2 miliar pada sisa empat bulan terakhir tahun ini. Dia mengimbau masyarakat agar tidak menganggap penggunaan BBN pada B-20 mengurangi potensi ekspor sawit.
Sebab, saat ini hasil produksi sawit melimpah ruah, tetapi serapannya di pasar ekspor masih lebih rendah. Kondisi itu membuat harga CPO turun karena kelebihan pasokan. Dengan menyerap CPO untuk kebutuhan dalam negeri, tren penurunan harga CPO akan tertahan. ”Yang penting kalau pakai B-20, jangan lupa dibersihkan tangkinya karena CPO sifatnya seperti sabun yang membersihkan,” ucap Darmin.
Sekjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego Syahrial mengungkapkan, sebagai regulator, pihaknya akan melakukan audit terhadap badan-badan usaha yang terlibat dalam penerapan B-20. “Dimulai dari apakah pengadaannya, pencampurannya, dan penyimpanannya sesuai standar atau tidak. Semua hal yang berpotesi menimbulkan masalah akan kami audit,” tegas dia. (Deni S/JPG)











