SERANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) secara resmi merilis indeks kerawanan pemilu (IKP) 2019, Selasa (25/9). Dari rilis tersebut Bawaslu menyimpulkan ada empat aspek kerawanan pada Pemilu 2019.
Aspek tersebut meliputi keamanan, netralitas aparatur sipil negara, ujaran kebencian, dan politisasi suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Untuk diketahui, dalam menetapkan IKP 2019, Bawaslu membuat tiga ukuran skoring. Yaitu, 0-33 untuk kerawanan rendah, 33,01-66 untuk kerawanan sedang, dan 66,01-100 untuk kerawanan tinggi.
RelatedPosts
Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, potensi ketidaknetralan ASN menyimpulkan dari total 415 kabupaten kota, ada 93 kabupaten kota masuk kategori rawan tinggi. “Jumlah itu cukup banyak, mencakup 18,1 persen dari total wilayah di Indonesia,” katanya berdasarkan rilis yang diterima Radar Banten, Rabu (26/9).
Potensi ketidaknetralan ASN yang dimaksud meliputi otoritas penyelenggara pemilu, penyelenggara negara, dan relasi kuasa di tingkat lokal. “Dari temuan kami juga menyimpulkan 421 kabupaten kota (81,9 persen) masuk dalam kategori rawan sedang,” ucap Abhan.
Temuan lain, anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, 90 kabupaten kota masuk dalam kategori rawan tinggi isu ujaran kebencian dan SARA. Sementara itu, 424 kabupaten kota masuk kategori rawan sedang. “Pengukuran kerawanan isu ujaran kebencian dan SARA didasarkan pada subdimensi relasi kuasa dengan tingkat lokal, kampanye, dan partisipasi pemilih.
Selain empat tersebut, Bawaslu menilai, proses perekaman KTP elektronik yang belum selesai hingga Desember 2018, memengaruhi tingkat kerawanan Pemilu 2019, terutama terkait data pemilih.
Abhan mengatakan, sebanyak 224 kabupaten kota masuk dalam kategori rawan tinggi. Sementara 290 kabupaten kota masuk kategori rawan sedang.
“Tidak ada kabupaten kota yang masuk kategori rawan rendah. Tahapan pemutakhirkan data pemilih didasarkan subdimensi hak pilih dan partisipasi pemilih,” ujar Abhan.
Bawaslu dalam IKP 2019 juga menyimpulkan, 272 kabupaten kota masuk kategori rawan tinggi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu 2019. Sementara 242 kabupaten kota dikategorikan rawan sedang. “Begitu pula dalam tahapan sengketa, baik sengketa proses maupun hasil, 251 kabupaten kota masuk kategori rawan tinggi. Sementara 263 kabupaten kota rawan sedang,” ucap Abhan.
Pada tahapan kampanye, kata Abhan, 127 kabupaten kota masuk kategori rawan tinggi. Sementara sebanyak 387 daerah lainnya rawan sedang. “Tahapan kampanye didasarkan pada pada subdimensi keamanan, relasi kuasa tingkat lokal, kampanye, partisipasi partai, dan partisipasi kandidat,” katanya.
Abhan menegaskan, IKP 2019 merupakan pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan pemilu. Dengan adanya IKP 2019, diharapkan pemilu yang berintegritas dapat tercipta pada pelaksanaan Pemilu 2019.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Andika Hazrumy mengatakan, Pemilu 2019 di Provinsi Banten harus berjalan bersih, aman, dan damai. Menurut Andika, pemda wajib menyukseskan Pemilu 2019 yang damai dan berintegritas. “Kita semua harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Saya percaya masyarakat Banten tidak akan menodai pesta demokrasi lima tahunan ini,” ungkapnya.
Politikus Golkar itu mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama melawan hoax, politisasi SARA, dan politik uang selama masa kampanye. “Aturan pemilu sudah jelas, setiap pelanggaran ada sanksinya,” tuturnya.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Banten Ali Faisal mengatakan, sesuai peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu Pasal 21, materi kampanye harus disampaikan dengan sopan, tertib, dan mendidik. “Materi kampanye juga harus bijak, beradab, dan tidak provokatif,” ujarnya.
Sebagaimana tergantung dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat 1 ada sepuluh larangan dalam kampanye. Yakni, mempersoalkan Pancasila, pembukaan UUD 1945, dan NKRI. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI, dan menghina seseorang berdasar SARA, calon, atau peserta pemilu.
Larangan lainnya, menghasut, mengadu domba perseorangan atau masyarakat. Mengganggu ketertiban umum, mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan kekerasan kepada seseorang, kelompok masyarakat dan atau peserta pemilu lainnya, dan merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu.
Selain itu, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Membawa tanda gambar atau atribut selain dari tanda gambar atribut peserta pemilu yang bersangkutan, dan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
“Bagi pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye pemilu yang melanggar larangan kampanye akan ada saksi pidana. Dalam Pasal 251 pidananya penjara paling lama dua tahun dan denda Rp24 juta,” kata Ali. (ken/ira)
