SERANG – Memasuki pengujung 2018, Bank Banten menjadi perhatian serius Pemprov Banten. Dana segar Rp306 miliar dialokasikan untuk memperkuat modal Bank Banten.

September lalu, dana sebesar Rp175 miliar dialokasikan dalam APBD Perubahan 2018 untuk Bank Banten. November ini, Rp131 miliar dialokasikan kembali dalam APBD Banten 2019. Padahal dalam Rancangan APBD 2019, Pemprov hanya mengusulkan Rp125 miliar untuk penyertaan modal Bank Banten.

Menurut Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Adpem) Pemprov Banten Mahdani, penyertaan modal untuk Bank Banten masih kurang Rp335 miliar. Dengan dialokasikannya Rp306 miliar dalam APBD Perubahan 2018 dan APBD 2019 maka tahun depan tinggal dianggarkan sisanya dalam Perubahan APBD 2019.

“Dengan suntikan dana mencapai Rp306 miliar maka modal Pemprov untuk Bank Banten hampir Rp950 miliar, seperti yang diamanatkan Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal untuk Bank Banten Sebesar Rp950 Miliar,” kata Mahdani di DPRD Banten, Jumat (23/11).

Ia menuturkan, dalam Rancangan APBD 2019, Pemprov Banten mengusulkan tambahan penyertaan modal untuk Bank Banten sebesar Rp125 miliar dan penyertaan modal kepada PT Banten Global Development (BGD) sebesar Rp25 miliar. Namun, saat pembahasan RAPBD 2019 antara Badan Anggaran DPRD Banten dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), disepakati penyertaan modal Bank Banten sebesar Rp131 miliar, tetapi penambahan pernyertaan modal kepada PT BGD dicoret.

“Ada pergeseran pos anggaran. Untuk Bank Banten ditambah Rp6 miliar, untuk BGD dihapus karena Bank Banten lebih prioritas,” ungkapnya.

Kendati mendapat tambahan Rp6 miliar, lanjut Mahdani, penyertaan modal untuk Bank Banten belum mencapai Rp950 miliar secara keseluruhan. Hingga awal 2018, penyertaan modal Pemprov baru Rp615 miliar. “Sisanya tinggal sedikit lagi, nanti tergantung perkembangan. Apakah dipenuhi di Perubahan APBD 2019 atau ditunda dulu,” ujarnya.

Saat ini, lanjut Mahdani, Bank Banten masih menjadi anak perusahaan PT BGD. Sementara DPRD Banten meminta Pemprov untuk langsung mengambil alih Bank Banten. “Kita lagi menyiapkan regulasinya. Apakah nanti Bank Banten langsung di bawah naungan Pemprov atau tetap di bawah PT BGD selaku perusahaan induk. Mayoritas anggota Dewan minta agar langsung di bawah Pemprov,” tegasnya.

Wakil Gubernur Andika Hazrumy mengatakan, penambahan penyertaan modal kepada Bank Banten dalam APBD 2019 lebih diarahkan dalam upaya menyehatkan bank. Adapun alasan Pemprov belum juga menunaikan seluruh kewajibannya dikarenakan keterbatasan kemampuan keuangan daerah. “Pelan-pelan dulu, kan enggak bisa sekaligus. Program-program lain nanti enggak bisa dianggarkan,” kata Andika usai APBD 2019 disahkan DPRD Banten, Kamis (22/11).

Andika berharap, dengan tambahan modal Rp131 miliar pada APBD 2019, Bank Banten bisa memberikan keuntungan. “Tahun depan sudah harus bisa memberikan keuntungan sehingga masyarakat Banten semakin percaya kepada Bank Banten,” harap Andika.

Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah membenarkan bila DPRD Banten dan Pemprov Banten sepakat penyertaan modal pada Bank Banten dalam APBD 2019 sebesar Rp131 miliar. “Penambahan modal Bank Banten sesuai saran OJK. Tinggal menunggu evaluasi Kemendagri karena dalam APBD 2019 sudah dianggarkan Rp131 miliar,” ungkapnya.

Asep menambahkan, sesuai aturan Perda APBD 2019 akan dievaluasi Kemendagri selama 14 hari. Tetapi bila Pemprov menyerahkan lebih cepat, bisa saja evaluasinya selesai dalam satu minggu. “Penambahan modal untuk Bank Banten in, merupakan bagian dari upaya Pemprov menyelamatkan Bank Banten,” ungkapnya.

Saat dikonfirmasi, Direktur Utama Bank Banten Fahmi Bagus Mahesa mengungkapkan, penyertaan modal Pemprov untuk Bank Banten tahun 2019 bisa mencapai Rp950 miliar sesuai amanat perda. “Saat ini, penyertaan modal Bank Banten sebesar Rp615 miliar. Dalam APBD perubahan 2018 dialokasikan Rp175 miliar. Dan, dalam APBD 2019 dialokasikan Rp131 miliar. Jadi, sisanya Rp29 miliar lagi. Mudah-mudahan direncanakan pada Perubahan APBD 2019,” ungkapnya.

Dengan telah dianggarkan Rp306 miliar (APBD Perubahan 2018 dan APBD 2019), kata dia, berterima kasih atas support Pemprov Banten, DPRD Banten, serta teman-teman media. “Insya Allah kami pergunakan seoptimal mungkin untuk ekspansi bisnis serta jaringan dan layanan khususnya di Banten,” tutur Fahmi.

Senada, Komisaris Utama Bank Banten Agus Ruswendi mengungkapkan, penyertaan modal untuk Bank Banten itu kewenangan Pemprov Banten selaku pemegang saham pengendali. Mungkin pengucuran dana dari Pemprov sebesar Rp306 miliar telah mempertimbangkan berbagai kepentingan, tidak hanya semata-mata kebutuhan permodalan Bank Banten saja.

“Jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan 2018 sebesar Rp175 miliar, ditambah APBD 2019 sebesar Rp131 miliar sehingga total Rp306 miliar. Jumlah dana ini membuat Bank Banten bisa melakukan ekspansi usaha dengan penyaluran ke aset produktif. Ini dapat mengurangi kerugian yang diderita Bank Banten, bahkan kalau operasional bank semakin efisien dan kecepatan penyaluran aktiva produktifnya segera terserap, di tahun 2019 bank ini bisa membukukan laba walaupun mungkin masih kecil, tapi setidaknya mempunyai rapor biru,” ungkapnya. (Deni S/RBG)