SERANG – Tahun depan, Pemprov Banten telah mengalokasikan dana desa dalam APBD 2019. Tahun depan setiap desa akan mendapat bantuan keuangan dari APBN dan APBD provinsi. Sementara alokasi dana kelurahan belum dianggarkan.
Berdasarkan draf APBD 2019 yang telah ditetapkan DPRD Banten pada 22 November lalu, semua desa di Banten mendapatkan bantuan keuangan dari Pemprov Banten masing-masing Rp50 juta. Total anggaran dana desa sebesar Rp61,9 miliar.
Pj Sekda Banten Ino S Rawita mengungkapkan, untuk APBD 2019 Pemprov Banten memberikan bantuan keuangan dana desa sebesar Rp50 juta. Dana itu untuk mendukung program di desa yang tidak tercukupi bantuan keuangan dari pemerintah pusat. “Sementara ini bantuan keuangan dari provinsi hanya untuk desa, sementara untuk kelurahan belum. Sebab pemprov belum memiliki regulasinya, dana kelurahan kewenangan pusat sehingga dianggarkan dalam APBN 2019,” kata Ino kepada Radar Banten, Rabu (28/11).
Terkait kecemburuan dari kelurahan, Ino mengaku sudah melakukan koordinasi dengan kabupaten kota se-Banten. “Kebijakan dana kelurahan baru dimulai oleh pusat, daerah menunggu arahan pusat dulu,” jelas Ino yang juga menjabat Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Banten.
Senada, Kepala Biro Administrasi Pembangunan daerah (Adpem) Mahdani mengatakan, pemerintah kota di Banten telah memahami alasan pemprov tidak mengalokasikan dana kelurahan. Sehingga tidak ada persoalan dengan kebijakan pemprov yang mengalokasikan dana kelurahan dalam APBD 2019. “Sesuai aturan yang ada saat ini, yakni PP 58/2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan permedagri 13/2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Keduanya tidak mengatur bantuan keuangan kepada kelurahan. Jadi salah kalau pemprov mengalokasikan dana untuk kelurahan tahun anggaran 2019,” ungkapnya.
Ia melanjutkan, terkait kebijakan pemerintah pusat yang mengalokasikan dana desa dan dana kelurahan dalam APBN 2019, hal itu memang diatur dalam UU APBN. “Kalau di daerah, kelurahan itu masuk perangkat daerah di pemkot pemkab,” ungkapnya.
Ditambahkan Mahdani, Pemprov Banten sebenarnya pernah mengalokasikan bantuan keuangan untuk kelurahan pada tahun-tahun lalu. “Dulu kita pernah memberikan bantuan kepada kelurahan, namun hasil evaluasi Kemendagri, pemprov tidak diperkenankan karena kelurahan adalah perangkat kabupaten kota berbeda dengan desa, sehingga bantuannya tetap melalui bantuan keuangan kabupaten kota,” jelasnya.
Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah mengaku ada kemungkinan Pemprov bisa memberikan bantuan keuangan kepada kelurahan, menyusul kebijakan pusat yang mulai menganggarkan dana kelurahan dalam APBN 2019. “Memang untuk saat ini belum ada regulasinya. Tapi kita akan dorong, sehingga dalam APBD Banten 2020, kelurahan juga mendapat bantuan keuangan dari provinsi,” ujarnya.
Menurut Asep, pihaknya segera melakukan koordinasi dengan Kemendagri terkait aturan dana kelurahan. “Kebetulan saya berasal dari daerah pemilihan Kota Serang, dimana para lurah meminta DPRD Banten memperjuangkan dana kelurahan dalam APBD Banten layaknya desa,” jelasnya.
Prinsipnya, lanjut Asep, DPRD Banten mendukung dana kelurahan dianggarkan dalam APBD Banten. Sehingga program di kelurahan juga mendapat perhatian provinsi. “Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan juga sama pentingnya dengan masyarakat di desa. Jadi kita akan perjuangkan,” jelasnya.
Selama ini, kata Asep, dana desa dari APBN mencapai Rp850 juta per desa per tahun. Sementara kelurahan baru dianggarkan dalam APBN 2019. “Wajar kalau masyarakat di kelurahan juga menginginkan ada dana kelurahan. Terlebih dana desa juga dianggarkan dalam APBN dan APBD,” tegasnya. (Deni S/RBG)











