CILEGON – Selama tahun 2018, sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Cilegon bercerai, mayoritas yang mengajukan perceraian adalah ASN perempuan. Dari sejumlah penyebab, salah satunya adalah kehadiran orang ketiga alias pelakor (perebut laki orang).
Data dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Cilegon menunjukkan, hingga November 2018, tercatat tujuh ASN resmi bercerai, lima di antaranya yang melaporkan perceraian itu pada BKPP adalah ASN perempuan.
Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan Pemberhentian Pembinaan Kesejahteraan dan Administrasi pada BKPP Kota Cilegon Lela Sulelah menjelaskan, dibandingkan tahun lalu, angka perceraian di kalangan ASN Pemkot Cilegon mengalami penurunan, tapi jumlahnya tidak signifikan.
Pada tahun 2017 tercatat ada 11 ASN yang melaporkan telah bercerai. Sama seperti tahun ini, mayoritas yang membuat laporan adalah ASN perempuan sebanyak sembilan orang. “Selama dua tahun terakhir sudah ada 18 ASN yang pisah,” ujar Lela, Jumat (30/11).
Dijelaskan Lela, berdasarkan laporan, alasan ASN perempuan bercerai dengan pasangannya akibat kehadiran orang ketiga dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, faktor ekonomi pun menjadi alasan, tetapi jumlahnya tidak signifikan.
Lela berharap, di sisa waktu tahun 2018 ini tidak ada lagi ASN di lingkungan Pemkot Cilegon yang melaporkan telah bercerai dengan pasangannya agar tren perceraian di kalangan ASN Pemkot Cilegon tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
Lela menjelaskan, sebelum bercerai di Pengadilan Agama, saat mengajukan surat perceraian, BKPP Kota Cilegon memediasi pasangan tersebut agar membatalkan rencana perceraian itu, tetapi keputusan akhir tetap diserahkan kepada pasangan tersebut. “Persoalan rumah tangga ASN itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon Abdul Ghoffar mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ketahanan Keluarga. Dari raperda yang sedang dibahas itu, ia berharap nantinya bisa meminimalisasi angka perceraian ASN karena di dalamnya juga akan mengatur tentang keutuhan rumah tangga termasuk ASN.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengaku prihatin atas terjadinya perceraian di kalangan aparatur negara di Pemkot Cilegon tersebut. “Saya berharap tahun ini bisa dibentuk pansus Raperda Ketahanan Keluarga itu. Untuk penyelesaian Raperda tentang Ketahanan Keluarga, kemungkinan pada awal 2019,” ujarnya. (Bayu M/RBG)
