CILEGON – Kendati pertumbuhan ekonomi Kota Cilegon di tahun ini cukup tinggi hingga enam persen, tapi angka pengangguran di Kota Cilegon masih tetap melesat. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, angka pengangguran di Kota Cilegon hingga Agustus 2018 tercatat 19 ribu orang.
Data itu terungkap pada agenda forum group discussion (FGD) dengan tema peran strategis industri manufaktur Kota Cilegon terhadap perekonomian Banten dan nasional di Hotel Greenotel, Kota Cilegon, Selasa (4/12).
Kepala BPS Provinsi Banten Agoes Soebeno menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Kota Cilegon lebih dari enam persen, angka itu menurutnya lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten yang mencapai 5,89 persen.
Dari delapan kabupaten kota di Banten, pertumbuhan ekonomi Kota Cilegon tertinggi ketiga. Berada di bawah Kota Tangerang di urutan pertama dan Kabupaten Tangerang di urutan kedua. “Kota Tangerang dan Kota Cilegon berbeda dengan kota lain, pertumbuhan ekonomi di kota itu tinggi karena ada industrinya, kota-kota lain lebih banyak mal,” ujar Agoes.
Beberapa faktor yang membuat pertumbuhan ekonomi di Kota Cilegon tinggi adalah tingginya investasi yang masuk, iklim daerah yang kondusif dan aman, serta kebijakan pemerintah daerah yang mendukung terhadap masuknya investasi.
Sedangkan faktor penyebab tingginya angka pengangguran di tengah-tengah tingginya pertumbuhan ekonomi di Kota Cilegon, menurut Agoes, salah satunya adalah tingginya migrasi dari luar daerah ke Banten akibat tingginya upah minimum provinsi dan Kota Cilegon.
“UMP-nya tinggi menarik orang dari luar Banten ke sini. Migrasinya besar, nomor dua se-Indonesia karena upahnya tinggi. Ada yang dari Lampung, Jambi, masuk ke Banten mayoritas mencari pekerjaan, bukan ikut suami atau keluarga,” ujar Agoes.
Faktor lainnya adalah kompetensi sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri yang ada di Kota Cilegon. Asumsi itu disimpulkan dari tingginya jumlah pengangguran yang lulusan SMK.
Dari dua faktor besar penyebab pengangguran itu, menurut Agoes, perlu ada regulasi dari pemerintah daerah. Misalnya, semua perusahaan harus menerima warga Banten, salah satu contohnya seperti di Bandara Soekarno Hatta. “Sekarang di bandara ada kebijakan harus menerima warga Banten,” katanya.
Selanjutnya, pemerintah pun harus menyusun program yang bisa meningkatkan kompetensi SDM di Kota Cilegon, baik melalui pendidikan formal mupun nonformal. “Moso (masa-red) lulusan tata boga diterima di industri. Harus melahirkan kebijakan kejuruannya sesuai dengan kebutuhan pasar,” tuturnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon Bukhori menuturkan, tiga tahun terakhir, angka pengangguran di Kota Cilegon terus mengalami penurunan. Data itu sesuai dengan data BPS. Menurutnya, data BPS menunjukkan, pada 2015 pengangguran terbuka di Kota Cilegon sebanyak 12 persen, 2016 masih 12 persen, 2017 turun menjadi 11,88 persen, dan tahun ini 9,33 persen.
“Pengangguran terbesar di Banten tahun 2017, pertama Kabupaten Serang, Kota Cilegon kedua. Sekarang (tahun 2018), pertama masih Kabupaten Serang, kedua Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon ketiga, turun,” ujarnya.
Berkurangnya angka pengangguran bukti adanya upaya-upaya pemerintah lintas sektoral melalui penyuluhan, pelayanan-pelayanan, mempertemukan antara pencari kerja dengan perusahaan, dan upaya lainnya.
“(Faktor) salah satunya investasi, misalnya mal, 70 persen pegawainya dari Kota Cilegon. Ada juga di salah satu yang membuka lapangan kerja 100 persen orang Cilegon pekerjanya,” ujar Bukhori.
Di Cilegon, lanjut Bukhori, investasi besar adalah di bidang kimia. Karena itu, ia berharap masyarakat Cilegon sekolah pada jurusan tersebut, minimal mengenyam pendidikan D-3. “Ketika mereka berporasi nanti jangan salahkan saat meminta lulusan itu dan tidak ada di Cilegon,” tuturnya. (Bayu M/RBG)
