SERANG – Pemprov Banten masih kekurangan auditor. Dengan jumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang mencapai 42, setidaknya membutuhkan tenaga auditor sebanyak 160 orang. Sementara auditor yang tersedia baru 40 orang yang tersebar di sejumlah OPD.
“Kita kekurangan 80 auditor,” ujar Gubernur Banten Wahidin Halim saat pengukuhan dan serah terima jabatan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Banten di pendopo gubernur Banten, KP3B, Jumat (18/1).
RelatedPosts
Gubernur mengukuhkan Muhammad Masykur sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten menggantikan Bonardo Hutahuruk. Hadir juga dalam pengukuhan ini Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Pj Sekda Banten Ino S Rawita, Kepala BPKP Pusat Ardan Adiperdana, kepala daerah dari kabupaten kota se-Banten, dan kepala OPD Pemprov Banten.
Gubernur mengatakan, tenaga auditor ini sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas tata keuangan dan pelaksana keuangan di Banten. Ia berharap kekurangan tenaga pengawasan dan auditor ini dapat ditambah BPKP.
Meskipun kekurangan auditor, lanjut dia, jumlah personel yang ada akan dioptimalkan. “Untuk mengurangi kekurangan itu, satgas merupakan jalan tengahnya,” ujarnya.
Kepala Perwakilan BPKP Banten M Masykur mengatakan, penambahan tenaga auditor merupakan ranah pimpinan. Apalagi, di BPKP pusat juga masih kekurangan personel.
Ia mengusulkan agar Pemprov bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Administrasi Negara (STAN). “Jadi, bisa disekolahkan di sana,” ujarnya. (Rostinah/Aas).
