Terkait Sengketa Pemilu 2019
SERANG – Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Banten Ali Faisal mengungkapkan laporan kinerja Bawaslu terkait sengketa Pemilu 2019. Dari data yang masuk, penyelenggara pemilu menjadi pihak yang paling banyak diadukan ke Bawaslu.
Selama tahun 2018, sedikitnya 14 aduan masuk ke Bawaslu Banten dan Bawaslu kabupaten kota. Delapan aduan di antaranya masuk ke Bawaslu Banten. Empat aduan masuk ke Bawaslu Kota Cilegon, dan dua aduan masuk ke Bawaslu Pandeglang.
Ali menjelaskan, KPU Banten merupakan pihak yang paling banyak diadukan ke Bawaslu. Sementara dari pihak pengadu, yang paling banyak memberi aduan berasal dari partai politik peserta Pemilu 2019. “Semua aduan telah ditindaklanjuti Majelis Sengketa Bawaslu. Sesuai peraturan Bawaslu, pihak pemohon dan termohon dimediasi. Bila sidang mediasi selama dua hari tidak ada kesepakatan maka dilanjut ke sidang ajudikasi,” kata Ali, saat ekspose tentang sengketa Pemilu 2019 di Cafe Salbai, Kota Serang, Rabu (20/2).
Secara rinci, pihak pengadu sengketa Pemilu 2019 tingkat provinsi, yaitu Partai Perindo, Berkarya, PBB, PAN, PKPI, Golkar (dua aduan), dan bakal calon anggota DPD RI Hika Transisia.
Upaya mediasi, lanjut Ali, sangat penting untuk mengangkat substansi keadilan sebagai kewenangan baru Bawaslu. “Tujuh aduan sudah selesai pada proses mediasi. Sementara satu aduan berlanjut ke sidang ajudikasi,” ujarnya.
“Aduan dari Partai Golkar terkait DCS (daftar caleg sementara) anggota DPRD Banten masuk pada proses ajudikasi karena tidak ada kesepakatan saat mediasi. Hasil sidang ajudikasi, Bawaslu memutuskan menerima permohonan pemohon untuk seluruhnya,” tambah Ali.
Memasuki 2019, Ali menuturkan, belum ada sengketa pemilu yang diadukan ke Bawaslu sejak Januari hingga 20 Februari 2019. “Memang sengketa pemilu biasanya ramai saat proses awal pendaftaran calon peserta pemilu, kampanye terbuka, dan setelah pemungutan suara. Meskipun Bawaslu hanya menangani sengketa pemilu yang berkaitan dengan pelanggaran administrasi. Sementara sengketa hasil pemilu itu kewenangan Mahkamah Konstitusi,” jelasnya.
Senada diungkapkan Tim Asistensi Divisi Hukum Humas dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Banten Haer Bustami. Menurutnya, potensi sengketa pemilu secara umum akan terus muncul hingga akhir Pemilu 2019. Apalagi terhitung tanggal 23 Maret-13 April nanti memasuki masa kampanye rapat umum.
“Potensi itu masih akan tetap muncul, seiring dengan kontestasi Pemilu 2019 yang semakin meningkat. Salah satunya adalah pada saat penetapan terpilih hasil pileg dan pilpres yang biasanya juga akan meningkat,” katanya.
Sedangkan dalam tugasnya, lanjut Haer, Bawaslu memiliki waktu yang tidak banyak untuk menyelesaikan proses sengketa pemilu. Dalam UU Pemilu, Bawaslu hanya diberikan waktu 12 hari untuk melakukan penyelesaian sengketa.
“Proses mediasi antara pemohon dan termohon kalau selesai di situ maka dibuatkan surat keputusannya. Tapi kalau tidak selesai, akan ada proses sidang ajudikasi. Misalnya akan melakukan pemeriksaan terhadap pemohon, termohon, dan pemeriksaan barang bukti. Sementara kami memiliki waktu yang terbatas, hanya dua minggu,” tegas Haer. (Deni S/RBG)












