SERANG – Pengerukan pegunungan di Kecamatan Puloampel dan Bojonegara, Kabupaten Serang, harus dihentikan. Sebab akibat pengerukan alam itu membuat pegunungan menjadi gundul dan menjadi kubangan air seperti layaknya danau.
Pantauan Radar Banten Selasa (12/3) di pegunungan yang terletak di Kampung Bukaraya, Desa Margasari, dan Desa Sumuranja, Kecamatan Puloampel menunjukkan bahwa eksploitasi alam itu benar-benar membuat pegunungan makin menipis karena terus dikupas setiap hari. Pegunungan yang awalnya rimbun berubah menjadi kering karena tanahnya kelihatan mencolok pasca pengerukan.
Selain itu, setiap bekas pengerukan selalu menyisakan kubangan air yang besar mirip seperti danau. Airnya kehijau-hijauan dengan kedalaman variatif. Menurut warga, kubangan air di Kampung Bukaraya bahkan mencapai kedalaman tujuh meter lebih.
Eksploitasi alam itu membuat anggota DPR RI dari Fraksi PAN Yandri Susanto meninjau lokasi pengerukan di Gunung Merdeka di Desa Sumuranja, Kecamatan Puloampel sekira pukul 14.30 WIB. Ia ditemani oleh tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan mahasiswa. Di lokasi pengerukan, Yandri sempat berdialog dengan beberapa buruh yang beristirahat. Namun, para buruh ini tidak banyak bercerita. Mereka lebih banyak diam saat ditanya.
Seusai di Gunung Merdeka, Yandri melanjutkan peninjauan di pegunungan di Kampung Bukaraya, Desa Margasari. Di lokasi ini, aktivitas pengerukan terlihat masih berlangsung. Salah satu alat berat yang dikemudikan seorang sopir terus mengeruk bibir pegunungan tanpa menghiraukan kehadiran Yandri. Di sela-sela kunjungan di Kampung Bukaraya, Yandri mengatakan, pengerukan pegunungan di Puloampel ini sudah sangat mengkhawatirkan karena alam menjadi rusak.
“Masyarakat sudah banyak yang mengadu bahwa pengerukan ini tidak ada manfaatnya bagi warga. Justru warga yang kena akibatnya. Berisik dan jalan berdebu kalau musim kemarau, sementara kalau musim hujan permukiman warga kena air lumpur. Masyarakat yang menjadi penonton ini sekaligus menjadi korban,” ujarnya.
Kata Yandri, saat ini menjadi momen yang sangat tepat bagi pengambil kebijakan yakni Pemkab Serang dan Pemprov Banten untuk segera mengevaluasi secara total izin-izin penambangan di Puloampel dan Bojonegara dan melakukan audit investigasi secara independen.
“Audit investigasi ini dilakukan misalnya sudah berapa lahan yang dikeruk, sudah berapa yang mereka (pengusaha penambangan itu-red) keluarkan, bagaimana dengan reboisasi, apakah mereka melakukan atau tidak. Kalau itu semua tidak dilakukan maka pemerintah harus tegas mencabut izin karena semua peraturan itu dikangkangi,” tegasnya.
Pemkab Serang dan Pemprov Banten tidak perlu takut untuk mencabut izin semua aktivitas pengerukan di Puloampel dan Bojonegara. “Negara tidak boleh takut kepada individu-individu atau perusahaan yang tidak peduli dengan masyarakat. Apalagi ini jelas mereka tidak menjalankan regulasi dan mengembalikan kondisi alam pegunungan seperti sediakala, misalnya dengan penghijauan dan penanaman pohon kembali. Negara harus berpihak kepada rakyat, tidak boleh kalah dengan ancaman,” ujarnya. (A Lutfi)
