SERANG – Para lurah se-Kota Serang diwanti-wanti agar tidak main-main mengelola penggunaan dana kelurahan. Dana tersebut harus dikelola sesuai ketentuan dan tidak berujung tindak pidana korupsi.
Peringatan tersebut disampaikan Walikota Serang Syafrudin. Ia mengaku setiap kunjungan ke kantor kecamatan dan kelurahan selalu sosialisasi dana kelurahan yang bersumber dari APBN itu. “Jangan sampai para lurah itu menggunakan sembarang dan berakibat pada kasus hukum,” katanya.
Menurutnya, dana senilai Rp370 juta untuk tiap-tiap kelurahan kemungkinan mulai dicairkan pada April mendatang. Lurah harus bisa memanfaatkannya guna mendorong percepatan pembangunan. “Kami berharap sesuai aturan, paling utama pemberdayaan masyarakat, baik fisik dan sosial,” katanya.
Pada Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan mengatur dua pokok. Yakni, pembangunan sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat sebagai pedoman pengelolaan kegiatan.
Pembangunan sarana meliputi pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Baik berupa pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, transportasi, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan.
Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat. Mulai dari pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat, pendidikan dan kebudayaan. Lalu, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, lembaga kemasyarakatan, trantib linmas, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa.
Inspektur Pemkot Serang Kosasih mengatakan, lurah dalam menjalankan program cukup mengacu pada Permen Nomor 130 Tahun 2018. “Di situ tertuang 4 program, 16 kegiatan. Jadi mereka berangkat dari situ saja. Karena kami juga akan masuk dari situ dalam melakukan pengawasan,” katanya. (Ken Supriyono)
