SERANG – Bawaslu Provinsi Banten menerima pengaduan dugaan keterlibatan lima pejabat Pemprov Banten dalam aksi dukung-mendukung calon anggota DPD RI asal Banten. Dari lima pejabat yang dilaporkan, tiga di antaranya adalah kepala dinas di lingkungan Pemprov Banten.
Mereka adalah Kepala Dinas Pertanian Banten Agus Tauchid, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Babar Suharso, dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Banten Endrawati. Selain itu, pelaporan tersebut mencantumkan nama Kepala TU KCD Pendidikan Serang-Cilegon Faturrohman, dan Kepala TU KCD Pendidikan Pandeglang Asep Ubaidillah.
Berdasarkan pantauan Radar Banten, pelapor lima pejabat Pemprov itu atas nama Firman Hakim, warga Kota Serang. Ia mendatangi kantor Bawaslu Banten, Selasa (19/3) sekira pukul 15.00 WIB.
Dalam aduannya, Firman menduga keterlibatan ASN Pemprov Banten terkait dukungan calon DPD RI, atas nama M Fadhlin Akbar yang merupakan anak Gubernur Banten Wahidin Halim. Pelapor menyertakan bukti berupa capture grup WhatsApp (WA) ‘DPD utk Kang Fadhlin WH’.
Menanggapi laporan Firman, Komisioner Bawaslu Banten M Nasehudin mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut. “Bila memenuhi adanya unsur dugaan pelanggaran kampanye, kami akan panggil para terlapor untuk dimintai klarifikasi,” kata Nasehudin kepada Radar Banten usai menerima pengaduan warga di kantor Bawaslu, Selasa (19/3).
Sesuai mekanisme, lanjut Nasehudin, pihaknya akan melakukan pemeriksaan awal berkas pengaduan. Bila sudah terpenuhi syarat administrasi laporannya, Bawaslu kemudian menjadwalkan pemanggilan para terlapor. “Tadi pelapor sudah menyampaikan bukti-bukti, untuk menguatkan laporannya. Besok kita periksa dulu berkasnya,” ungkapnya.
Nasehudin menambahkan, sejak masa kampanye 23 September 2018, Bawaslu telah menerima banyak laporan terkait dugaan keterlibatan ASN dalam pemilu. “Kami sebenarnya sudah mengingatkan ASN untuk menjaga independensinya. Kalau terbukti tidak netral, tentu ASN yang dilaporkan akan diproses sesuai aturan,” ungkapnya.
Nasehudin pun mengapresiasi masyarakat yang melaporkan berbagai dugaan pelanggaran kampanye, sebab pengawasan tidak cukup hanya dilakukan oleh Bawaslu. “Ini bagian dari pengawasan partisipatif warga. Tentu tidak semua laporan bisa ditindaklanjuti, hanya laporan yang memenuhi aturan yang diproses lebih lanjut oleh Bawaslu,” tegas Nasehudin.
Koordinator Divisi Hubungan Antar-Lembaga Bawaslu Banten Sam’ani menambahkan, siapa pun yang menjadi terlapor akan dipanggil oleh Bawaslu Banten. Baik itu kepala daerah, pejabat maupun mantan pejabat, sebab yang dipanggil Bawaslu tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. “Bawaslu tidak akan tebang pilih, semua diperlakukan sama,” katanya.
Sementara Firman Hakim saat mendatangi Bawaslu membeberkan alasannya melaporkan lima pejabat Pemprov Banten ke Bawaslu. Menurutnya, hal ini didasarkan ketentuan yang melarang ASN berpolitik, apalagi jadi tim sukses dalam Pemilu. “Yang saya laporkan ada lima orang, tiga kepala dinas di Pemprov Banten dan dua Kepala TU KCD Pendidikan,” katanya.
Firman menambahkan, sebagai masyarakat Banten dirinya menyayangkan para ASN di Pemprov Banten yang tidak netral dalam Pemilu 2019. Terlebih dilakukan oleh oknum kepala dinas. “Kami minta Bawaslu menindaklanjutinya sehingga tidak ada lagi ASN yang terlibat politik praktis. Ini harapan saya sebagai masyarakat Banten,” tuturnya.
Saat dikonfirmasi wartawan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Babar Suharso mengaku telah keluar dari grup WA (DPD utk Kang Fadlin WH). “Saya sudah keluar (grup WA) kang,” katanya.
Terkait ada komentarnya di grup WA tersebut, Babar pun mengakuinya. “Komen biasa kang, hanya komen saja dan stop di situ,” kilahnya.
Senada, Kepala Dinas Pertanian Banten Agus Tauchid juga tidak membantah sempat masuk grup WA ‘DPD utk Kang Fadlin WH’. Namun ia enggan menanggapi lebih lanjut terkait komentarnya di grup WA saat dikonfirmasi wartawan. “Aya-aya wae (ada-ada saja),” cetus Agus.
Berdasarkan keterangan yang berhasil dihimpun Radar Banten, isi grup WA ‘DPD utk Kang Fadlin WH’ bocor ke publik lantaran admin mengundang salah satu jurnalis di Provinsi Banten menjadi anggota grup WA. Kontan saja, anggota grup WA yang mayoritas adalah ASN Pemprov sempat di-capture. Kendati begitu, tidak diketahui apakah calon anggota DPD RI M Fadhlin Akbar termasuk menjadi anggota grup WA atau tidak.
Radar Banten pun mencoba menghubungi langsung anak Gubernur Banten tersebut, tapi sayang hingga pukul 22.00 WIB, tidak ada respons dari Fadhlin meskipun kontak Fadhlin dalam kondisi aktif. (Deni S)
