SERANG – Puluhan warga Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang, mendatangi gedung DPR di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (20/3) siang. Mereka meminta lembaga legislatif itu mendesak penghentian kegiatan pertambangan di pegunungan di Puloampel dan Bojonegara, Kabupaten Serang.
Kedatangan warga ke Senayan menggunakan satu bus. Mereka berangkat dari Puloampel sekira pukul 08.30 WIB dan sampai sekira pukul 11.30 WIB. Mereka terdiri atas tokoh pemuda, mahasiswa, dan tokoh masyarakat. Mereka diterima Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto di ruang rapat Fraksi PAN Lantai 20.
Ketua rombongan Edi Supendi mengatakan, kegiatan pertambangan di Puloampel dan Bojonegara hanya menghasilkan dampak kerusakan lingkungan. Bila musim panas jalanan berdebu, sementara bila musim hujan jalan berlumpur dan licin. “Kita minta kepada DPR RI untuk segera mendesak penutupan kegiatan pertambangan di Kecamatan Bojonegara-Puloampel,” ungkapnya.
Edi mengaku, sebelumnya sudah berkirim surat kepada gubernur Banten untuk beraudiensi terkait kegiatan pertambangan. Namun, hingga kini belum ada respons yang baik. “Makanya, hari ini (kemarin-red) kita datangi DPR RI,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Kaukus Lingkungan Hidup Serang Raya Anton Susilo yang juga ikut mendampingi warga mengatakan, dalam pertemuan itu pihaknya juga menyerahkan maklumat penolakan warga atas aktivitas pertambangan di Gunung Gede di Puloampel.
Dalam surat maklumat itu, ada lima tuntutan warga. Yakni, menolak keras kegiatan pertambangan di Bojonegara-Puloampel, memohon penjelasan pemberian izin pertambangan kepada PT Alfa Granitama seluas 159 hektare serta mencabut serta menolak izin perpanjangan dan peningkatan pertambangan PT Alfa. Tak hanya itu, warga juga meminta dilakukannya audit lingkungan dampak pertambangan dan penilaian hukum atas dugaan penyalahgunaan tata ruang dan alih fungsi lahan di wilayah Gunung Gede.
Sementara Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto saat dimintai komentarnya mengaku siap memperjuangkan aspirasi warga. Kata dia, berdasarkan keterangan warga, aktivitas penambangan di Puloampel dan Bojonegara memang sangat merugikan.
“Warga yang tadi (kemarin-red) mengadu mengungkapkan bahwa aktivitas penambangan di sana sudah meresahkan,” kata Yandri usai menerima pengaduan warga.
Bahkan, Yandri meminta Gubernur Wahidin Halim untuk tidak mengeluarkan izin baru bagi perusahaan yang akan kembali melakukan usaha penambangan. Selain itu, gubernur juga harus mengevaluasi total aktivitas penambangan yang saat ini masih berlangsung. “Pemprov jangan mengeluarkan izin baru, sebab penambangan ini merusak alam dan merusak daerah resapan air di Puloampel dan Bojonegara,” tegasnya.
Yandri sempat mengunjungi lokasi pertambangan di Puloampel dan Bojonegara. Dari hasil pantauannya, aktivitas penambangan di dua wilayah tersebut sudah sangat mengkhawatirkan. “Saya sudah lihat langsung ke sana dan memang sangat menyedihkan. Karena itu, izin penambangan harus dicabut dan (pegunungan-red) dikembalikan kepada masyarakat,” tandasnya. (jek-alt/del/ira)
