SERANG – Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Banten mendatangi kantor Dindikbud Banten, Senin (25/3). Mereka meminta Dindikbud Banten membatalkan sanksi pemecatan kepada guru honorer SMAN 9 Kabupaten Tangerang gara-gara pose salam dua jari.
Rombongan PGRI Banten tiba di kantor Dindikbud sekira pukul 10.00 WIB. Mereka langsung diterima Kepala Dindikbud Banten Engkos Kosasih Samanhudi, didampingi Kabid SMA Dindikbud Rudi Prihadi.
Pertemuan pengurus PGRI dan kepala Dindikbud berlangsung tertutup. Pertemuan yang membahas kasus enam guru honorer yang diduga melakukan kampanye pilpres di lingkungan sekolah, berlangsung hampir tiga jam.
Usai pertemuan, Ketua PGRI Provinsi Banten Aep Junaedi mengatakan, sanksi pemecatan terhadap enam guru honorer SMAN 9 Kabupaten Tangerang, akibat melakukan pose salam dua jari berseragam ASN di lingkungan sekolah sangat berlebihan.
“Kedatangan kami ke Kantor Dindikbud untuk meminta Kepala Dindikbud membatalkan pemecatan dan diganti dalam bentuk lain sanksinya,” kata Aep didampingi pengurus PGRI Banten.
Aep menegaskan, sebelum menemui Kepala Dindikbud Banten, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pengurus PGRI di delapan kabupaten/kota, serta dengan perwakilan forum guru honorer di kantor PGRI Provinsi Banten pekan lalu.
“Pengurus PGRI dan FKGTH sepakat untuk melakukan audiensi dengan kepala Dindikbud Banten, untuk meminta penjelasan soal pemecatan enam guru honorer,” ungkapnya.
Dari hasil pertemuan, lanjut Aep, Dindikbud bersedia mengurangi sanksi yang diberikan. “Pemecatan itu hanya berlangsung sekira satu bulan, dan setelah Pemilu 2019, guru honorer itu akan dipekerjakan kembali sebagai guru honorer di SMAN 9 Kabupaten Tangerang,” ungkapnya.
Aep berharap, rencana itu bisa menjadi jalan tengah, sehingga guru honorer se- Banten tidak perlu melakukan unjuk rasa. “Kita sepakat bahwa enam guru honorer itu melakukan kesalahan dan harus mendapatkan sanksi, tapi jangan dipecat, kasihan mereka,” jelasnya.
Ketua FKGTH Banten Martin Al-Khosim menegaskan, pihaknya tetap menginginkan pemecatan secepatnya dibatalkan. “Kami mendorong agar pemecatan dibatalkan sebelum Pemilu 2019, jangan setelah pemilu,” katanya.
Menurut Martin, sanksi yang tepat untuk enam rekannya adalah dilakukan pembinaan. “Mereka kan guru honorer, penanganannya harus berbeda dari guru ASN,” katanya.
Meskipun Dindikbud memberikan lampu hijau terhadap permintaan PGRI, namun Martin mengaku tidak akan menunda rencana unjuk rasa forum guru honorer se- Banten. “Kami tetap pada rencana awal, 28 Maret menggelar unjuk rasa menuntut pemecatan segera dibatalkan,” tegasnya.
Kepala Dindikbud Banten Engkos Kosasih mengaku tidak melanggar aturan, dengan keputusannya memecat enam guru honorer yang telah terlibat politik praktis. “Keputusan itu sudah sesuai aturan, kami hanya menegakkan aturan,” ungkapnya.
Kendati demikian, Engkos mengaku akan menindaklanjuti permintaan PGRI Banten. “Nanti setelah Pemilu 2019 kita akan tinjau ulang. Yang jelas guru tidak boleh kampanye, baik ASN maupun honorer,” tuturnya. (Deni S)









