SERANG – Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) mendapat perluasan kewenangan. Mereka dapat melakukan proses mediasi dan ajudikasi sengketa kepemiluan yang bersifat cepat.
Perluasan kewenangan diberikan dengan berlakunya Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Sengketa.
Kata Ketua Bawaslu Kota Serang Faridi, regulasi tersebut menjadi dasar bagi Bawaslu memberikan mandat kepada Panwascam. Saat ini Bawaslu masih menunggu regulasi tersebut diundangkan. Namun karena masa kampanye menyisakan waktu 10 hari, Bawaslu Kota Serang melaksanakan sosialisasi lebih dahulu kepada seluruh Panwascam se-Kota Serang.
“Karena waktu kampanye terbuka hanya 10 hari lagi. Jadi persiapan penanganan sengketa cepat di Panwascam sudah harus diberikan,” kata Faridi di Hotel Ratu Horison Ultima, Kota Serang, Kamis (4/4).
Dalam aturan tersebut, Panwascam atas nama Bawaslu dapat menerima, memverifikasi, memediasi dan memberikan putusan atas pengajuan sengketa antar peserta pemilu. Misanya, sengketa terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan lokasi kampanye peserta pemilu.
Kata Faridi, sengekta cepat yang berarti dilaksanakan di luar ruangan seperti di lapangan antar peserta pemilu. “Misanya ada yang pasang APK tumpang tindih dan dikomplain peserta pemilu yang merasa dirugikan. Nah itu bisa diselesaikan oleh panwascam,” ujarnya.
Senada dikatakan Komisioner Bawaslu Banten Ali Faisal. Kata dia, Peraturan Bawaslu Nomor 5 menjadi mandat bagi Panwascam dalam menyelesaikan sengketa cepat. Misalnya pelanggaran pemasangan APK dan persoalan kampanye antar-peserta pemilu di lapangan. (Ken Supriyono)
