JOMBANG – Kecamatan Jombang dinilai paling rawan terhadap politik uang (money politics). Oleh karena itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cilegon menetapkan Kecamatan Jombang, khususnya di Kelurahan Panggungrawi, sebagai Kampung Anti-Money Politics.
Bawaslu Kota Cilegon dihadiri Ketua Bawaslu Provinsi Banten dan jajaran, bersama dengan warga mendeklarasikan Kampung Anti-Money Politics di lapangan samping kantor Kelurahan Panggungrawi, Kecamatan Jombang, Kamis (11/4). Dalam acara tersebut, warga besepakat menolak praktik politik uang dalam Pemilu 2019.
Ketua Bawaslu Kota Cilegon Siswandi mengatakan, dipilihnya wilayah Kecamatan Jombang menjadi Kampung Anti-Money Politics, dikarenakan Jombang kawasan rawan politik uang. “Dari tahun ke tahun sering ditemukan proses transaksi money politics,” ujarnya.
Menurutnya, dengan dijadikannya Kampung Anti-Money Politics diharapkan menjadi miniatur dari proses pelaksanaan pemilu di Kota Cilegon. Perilaku sadar akan bahayanya politik uang dalam demokrasi. “Perilaku anti-money politics ini penting, untuk meningkatkan kualitas demokrasi yang harus terus ditingkatkan,” terangnya.
Mencegah praktik politik uang menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya Bawaslu sebagai lembaga yang fokus mengawal proses pemilu. Kata dia, pihaknya terus berupaya meningkatkan pengawasan partisipatif dari masyarakat. “Keuntungan money politics sebentar tapi dampaknya lama,” katanya.
Pria yang akrab disapa Sis itu menegaskan, praktik politik uang menjadi kejahatan luar biasa dalam proses demokrasi. Keterlibatan masyarakat dalam mencegah perilaku tersebut penting dilakukan, termasuk keterlibatan masyarakat dalam mengawasi setiap proses tahapan Pemilu. “Kami berharap keterlibatan masyarakat dalam mengantisipasi politik uang terus meningkat,” imbuhnya.
Ketua Bawaslu Provinsi Banten Didih M Sudi mengatakan, Kampung Anti-Money Politics tidak hanya dibentuk di Kota Cilegon. Tiap kabupaten kota membentuk masing-masing kampung tersebut. “Ini bagian daripada pencegahan. Kita bekerja sama dengan masyarakat berbagai kelurahan di Provinsi Banten. Menolak dan menyosialisasikan bahaya politik uang,” terangnya.
Ikhtiar membangun kesadaran anti-politik uang, kata Didih tidak hanya dilakukan dengan pendekatan hukum, tapi dibangun lewat budaya dan kesadaran. “Dari awal kita memulai di tokoh masyarakat kemudian didukung melalui pihak kelurahan dan kecamatan,” imbuhnya.
Dalam sambutannya, Camat Jombang Agus Ariyadi mengapresiasi langkah Bawaslu membentuk Kampung Anti-Money Politics. Menurutnya, pihaknya bersama masyarakat memiliki keinginan sama agar proses politik berjalan tanpa pelanggaran. “Kami mengapresiasi program ini. Mudah-mudahan Pemilu 2019 berjalan lancar tanpa politik uang,” pungkasnya. (fdr/ibm/ags)
