TANGERANG – Pemungutan suara ulang (PSU) di Banten bertambah dari sepuluh TPS menjadi 32 TPS. Tambahan PSU terjadi di Kota Tangerang.
Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Banten Nuryati Solapari mengatakan, 22 TPS PSU di Kota Tangerang tersebar di enam kecamatan.
“Dari 33.420 TPS di Banten, ada 32 TPS yang harus menggelar PSU,” kata Nuryati, Minggu (21/4).
Nuryati berharap, KPU Banten menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu terkait TPS yang wajib PSU lantaran terjadi pelanggaran pemilu. “Jujur saja, Bawaslu kecewa harus ada 32 dari 33.420 TPS se-Banten yang harus menggelar PSU. Tapi, ini kenyataan yang harus kita evaluasi bareng-bareng,” ungkapnya.
Terkait TPS yang sudah menggelar PSU, Nuryati mengatakan, berdasarkan laporan Bawaslu kabupaten kota, kemarin ada empat TPS yang sudah menggelar PSU. “Hari ini (kemarin-red), kami sudah pantau langsung pelaksanaan PSU di empat TPS. PSU merupakan konsekuensi dari pelanggaran yang terjadi pada 17 April,” katanya.
Nuryati mengimbau masyarakat mengikuti PSU seperti pada pencoblosan serentak 17 April 2019. “Tidak perlu takut, PSU kita awasi bersama-sama, jangan sampai partisipasi menurun gara-gara PSU,” paparnya.
Ketua Bawaslu Kota Tangerang Agus Muslim merinci, PSU di Kota Tangerang tersebar di Kecamatan Cibodas (15 TPS), Jatiuwung dan Karawaci (masing-masing dua TPS), serta Benda, Cipondoh, dan Larangan (masing-masing satu TPS).
Menurutnya, alasan PSU di 22 TPS karena ditemukan sejumlah pelanggaran. Antara lain pemungutan suara yang dihentikan sebelum waktunya, surat suara ditulis nama dan tanda tangan, surat suara tertukar, dan kekurangan surat suara DPR RI. “Untuk yang paling banyak, karena kekurangan surat suara DPR RI,” katanya seraya menambahkan Kota Tangerang merupakan kota yang paling banyak PSU.
Kata Agus, untuk pelaksanaan PSU tergantung kesiapan KPU Kota Tangerang. Namun, mengacu aturan yang ada, KPU harus melaksanakan maksimal sepuluh hari setelah pencoblosan serentak.
Agus mewanti-wanti KPU agar PSU dipersiapkan dengan baik mulai dari sosialisasi hingga pelaksanaan. “Petugas harus menyosialisasikan kepada masyarakat di masing-masing TPS yang dilakukan PSU, informasinya harus tersebar agar partisipasi maksimal,” pungkasnya.
Ketua KPU Kota Tangerang Ahmad Syailendra mengatakan, PSU paling lambat Sabtu (27/4). “Surat suara, formulir C-1 dan logistik sedang kami koordinasikan, dalam waktu dekat kami pastikan logistik siap,” ujarnya. (Supriyono/Iwan)
