CILEGON – Sudah dua pekan Ratu Ati Marliati terpilih sebagai wakil walikota Cilegon sisa masa jabatan 2016-2021. Hingga kemarin (25/4), belum ada kejelasan kapan dia akan dilantik. Hal itu dikarenakan masih ada berkas usulan pelantikan yang belum lengkap, yakni rekomendasi partai-partai pengusung.
Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Banten Gunawan Rusminto mengaku belum menerima berkas berupa surat persetujuan dari partai pengusung. Bila belum juga diserahkan oleh DPRD Kota Cilegon, Pemprov Banten tidak bisa memproses usulan pelantikan wakil walikota Cilegon kepada Kemendagri. “Masih menunggu usulan kelengkapan,” ujar Gunawan kepada Radar Banten, Kamis (25/4).
Kata Gunawan, sesuai dengan ketentuan Pasal 176 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, usulan pelantikan Ratu Ati Marliati harus dilengkapi dengan surat usulan dari partai pengusung. Terutama parpol pengusung TB Iman Ariyadi dan Edi Ariadi, pada Pilkada 2015 lalu.
Dengan seperti itu, kendati Ratu Ati Marliati saat proses kontestasi pemilihan wakil walikota Cilegon hanya diusung oleh Partai Golkar, untuk proses pelantikan harus mendapatkan restu dari partai politik lain yang mengantarkan Iman dan Edi menjadi pasangan walikota dan wakil walikota Cilegon.
Sementara itu, Kabag Persidangan Sekretariat DPRD Kota Cilegon Hidayat Makmur mengakui, hingga kemarin siang kelengkapan dokumen itu belum diserahkan ke Pemprov Banten. Namun, yang jelas pihaknya sudah memegang surat usulan tersebut dan akan segera diserahkan ke Pemprov Banten.
“Besok (hari ini-red), nanti tanya ke Pemprov, pasti sudah diserahkan suratnya,” ujar Hidayat.
Kata Hidayat, setelah diserahkan ke Pemprov Banten, maka proses pelantikan Ratu Ati Marliati tidak lagi menjadi kewenangan DPRD Kota Cilegon, sepenuhnya berada pada Pemprov Banten dan Kemendagri. “Tugas DPRD selesai pada melengkapi persyaratan administrasi,” jelasnya.
Ditemui usai mengikuti istighotsah di halaman Pemkot Cilegon, Ratu Ati Marliati berharap proses pelantikannya bisa segera dilakukan agar ia memiliki kewenangan penuh membantu Walikota Cilegon Edi Ariadi menyelesaikan program-program pemerintahan. Sebagai wakil walikota Cilegon terpilih, ia menyerahkan proses percepatan pelantikan itu pada DPRD Kota Cilegon serta partai politik yang telah mendukungnya.
“Kita serahkan pada Dewan, semoga Dewan segera menyerahkan ke provinsi,” ujar Ati.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, berkas-berkas tambahan yang diminta oleh Pemprov Banten telah dilengkapi oleh DPRD Kota Cilegon. Mantan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cilegon itu menduga karena padatnya agenda pemerintahan sehingga berkas itu belum diserahkan ke Pemrov Banten. “Mungkin besok juga diserahkan, kita tunggu saja nanti,” ujar Ati.
Diketahui, Ati terpilih melalui pemilihan di DPRD Cilegon pada 12 April 2019. Pada pemilihan yang dilakukan oleh 34 anggota DPRD itu, Ati yang diusung Golkar menang atas rivalnya Reno Yanuar yang diusung PDIP.
Ati akan menggantikan Edi Ariadi yang naik menjadi walikota setelah sebelumnya walikota Tb Iman Ariyadi tersangkut kasus suap pembangunan Transmart yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (bam/ibm/ira)
