SERANG – KPU Banten siap menghadapi gugatan sejumlah partai politik (parpol) di Mahkamah Konstitusi (MK). Langkah awal, KPU membentuk tim perselisihan hasil pemilu (PHPU).
“Persiapannya sudah 95 persen, saat ini kami masih melakukan rapat koordinasi dengan KPU kabupaten kota di Kota Tangerang Selatan,” kata Koordinator Divisi Hukum KPU Banten Nurkhayat Santosa kepada Radar Banten, kemarin.
Nurkhayat menuturkan, KPU Banten tidak menyiapkan pengacara lantaran KPU RI langsung yang menunjuk tim hukum KPU di MK.
“Dalam rangka menghadapi sengketa Pemilu 2019, KPU RI maupun KPU Banten telah membentuk Tim PHPU. Sementara KPU kabupaten kota bertugas membuat kronologi dan menyiapkan alat bukti terkait materi atau objek gugatan PHPU,” ungkapnya.
Nurkhayat menegaskan, Tim PHPU tingkat provinsi bertugas melakukan koordinasi ke KPU kabupaten kota.
“Jadi, KPU kabupaten kota akan menerima hasil permohonan dan salinan permohonan gugatan (parpol) dari Tim KPU provinsi,” jelasnya.
Secara teknis, kabupaten kota yang ada sengketa pemilu harus menyiapkan dan mengumpulkan alat bukti serta kronologi dalam proses penghitungan suara Pemilu 2019. “Alat bukti yang dikumpulkan dapat berupa dokumen salinan C-1 atau DAA-1, DA-1 maupun DB-1. Termasuk kalau ada yang keberatan harus dituangkan ke DA-2,” ungkapnya.
Bahkan, sambung Nurkhayat, kalau ada rekomendasi dari Bawaslu juga harus disampaikan dan disiapkan dokumennya.
“Kalaupun ada yang keberatan (dari saksi parpol) juga harus dituangkan dalam kronologi sehingga apa yang sudah dilakukan PPK maupun KPU saat proses penghitungan suara rekapitulasi di tingkat kecamatan maupun kabupaten kota semuanya jelas,” paparnya.
Nurkhayat melanjutkan, setelah kronologi maupun alat bukti cukup, KPU kabupaten kota wajib segera menyerahkannya ke Tim PHPU provinsi.
“Setelah itu barulah kami (Tim PHPU provinsi) akan menyerahkannya ke Tim PHPU pusat di KPU RI. Jadi, tidak ada KPU kabupaten kota yang menyampaikan langsung ke KPU RI, apalagi langsung ke MK,” jelasnya.
Berdasarkan data KPU Banten, ada tujuh parpol yang telah melayangkan gugatan ke MK. Ketujuhnya, yaitu NasDem, PDIP, PKB, Hanura, Golkar, Berkarya, dan Demokrat. “Selain dari parpol, ada juga dari BPN Prabowo-Sandiaga terkait tudingan data pemilih ganda sebanyal 7,5 juta pemilih. Di mana 1,5 juta dituding ada di Banten. Kami sudah siapkan buktinya, sebab tudingan data pemilih ganda itu telah dimutakhirkan dalam DPT hasil perbaikan, tapi oleh BPN masih dipersoalkan dalam materi gugatan di MK,” ungkapnya.
Terpisah, Ketua Bawaslu Banten Didih M Sudi mengapresiasi pembentukan PHPU oleh KPU Banten. “KPU sebagai pihak tergugat wajib menyiapkan alat bukti atas gugatan peserta pemilu dan itu harus ada tim khusus yang menyiapkannya,” ujar Didih.
Didih menambahkan, Bawaslu Banten meskipun bukan pihak tergugat tetap melakukan persiapan menghadapi gugatan di MK. Sebab, Bawaslu sebagai pihak pemberi keterangan harus siap bila dimintai keterangannya oleh MK.
“Dengan adanya gugatan di MK, Bawaslu Banten siap melakukan persiapan berupa bahan-bahan untuk dibawa ke MK. Pihak tergugat adalah KPU, Bawaslu hanya menjadi pihak pemberi keterangan. Kita mulai melakukan persiapan. Mudah-mudahan Banten tidak ada gugatan,” terang Didih. (den/air/ira)
