JAKARTA – Pengaduan masalah pembayaran tunjangan hari raya (THR) ke Kementerian Ketenagakerjaan 2019 menurun.
Posko Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Pembayaran THR Kementerian Ketenagakerjaan total menerima sebanyak 251 pengaduan. Dari jumlah tersebut 142 perusahaan sudah diperiksa dan membayarkan THR kepada karyawannya. 109 aduan sisanya masih dalam proses pemeriksanaan dan pemanggilan. ”Karena perusahaan itu baru beroperasi setelah Lebaran,” Menaker Hanif Dhakiri, Rabu (12/6).
Seluruh laporan itu berasal dari sembilan provinsi. Yakni, DKI Jakarta, Banten dengan 26 laporan, Jatim, dan DI Jogjakarta dengan 15 laporan. Lalu disusul delapan laporan dari Jawa Tengah, Kalimantan Timur dan Jambi yang masing-masing memiliki dua laporan, serta satu laporan dari Sumatera Barat. Jumlah laporan tersebut dinilai menurun 21 persen dari tahun lalu. Yakni sebanyak 318 laporan. Sedangkan, pada 2017 pernah tercatat 412 laporan.
Hanif menilai penurunan tersebut merupakan buah dari harmonisnya hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja. ”Kesadaran para pengusaha untuk memberikan THR bagi pekerja terus meningkat. Apalagi itu merupakan kewajiban sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016,” terangnya.
Pihaknya juga memperketat pengawasan terhadap pemberian THR. Dari tingkat pusat hingga daerah melalui dinas. Selain menerima pengaduan, Kemnaker juga menerima konsultasi pembayaran THR. Hingga 10 Juni, posko sudah memberikan 525 konsultasi. (jpg)
