RANGKASBITUNG – Belasan warga dan perangkat desa dari Desa Cipining, Kecamatan Curugbitung dan Desa Mekarsari, Kecamatan Maja, mendatangi DPRD Lebak, Rabu (10/7). Mereka melakukan audiensi dengan Komisi I DPRD Lebak dan Asisten Daerah (Asda) I Bidang Pemerintahan Setda Lebak untuk menyampaikan sengketa tapal batas dua desa yang bertetangga tersebut.
Audiensi yang berlangsung di ruang rapat Badan Musyawarah dihadiri Kepala Desa Cipining Kasta dan Kepala Desa Mekarsari Usup Supriadi. Hadir pula Wakil Ketua DPRD Lebak Mas Yogi Rochmat, Ketua Komisi I Lita Mulyati, Asda I Bidang Pemerintahan Alkadri, dan beberapa pejabat eselon III di lingkungan Pemkab Lebak.
Kades Cipining Abdul Rohman menyatakan, Pemerintah Desa Cipining berpedoman terhadap peta batas wilayah yang dibuat pada 1978. Berdasarkan peta wilayah tersebut areal pertanian seluas 200 hektare masuk dalam wilayah Desa Cipining, Kecamatan Curugbitung. Namun, Desa Mekarsari justru menyatakan ratusan hektare lahan pertanian itu masuk dalam wilayah Desa Mekarsari, Kecamatan Maja.
“Saya sepakat ini bukan sengketa tapal batas. Karena, Pemerintah Desa Cipining dan Mekarsari sama-sama memiliki bukti otentik tentang batas wilayah kedua desa,” kata Abdul Rohman kepada wartawan di gedung DPRD Lebak.
Lelaki yang akrab disapa Komeng ini menyatakan, pemerintah daerah telah membentuk tim gabungan untuk menyelesaikan persoalan tapal batas dua desa. Untuk itu, dia dan Pemerintah Desa Cipining menyerahkan penyelesaian tapal batas dua desa kepada Pemkab Lebak. Harapannya, tapal batas wilayah dikembalikan sesuai dengan peta wilayah dan buku induk pada tahun 1978.
“Jika Pemkab Lebak tidak mengembalikan batas wilayah desa sesuai dengan peta tahun 1978 maka pihaknya akan melakukan upaya hukum dengan mengadukan persoalan tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” jelasnya.
Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Maja, Usup Supriadi menyatakan, dirinya berkeyakinan tidak pernah merasa bersengketa terkait persoalan tapal batas antara Desa Mekarsari dengan Desa Cipining. Dia berpedoman terhadap produk hukum yang dikeluarkan Pemkab Lebak dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) tentang batas wilayah desa dan kecamatan di Lebak. Apalagi berdasarkan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT), wilayah tersebut masuk dalam wilayah Desa Mekarsari, Kecamatan Maja.
“Kami akui enggak memiliki buku induk, karena Desa Mekarsari merupakan pemekaran dari Cipining sebagai desa induk,” ungkapnya.
Pemerintah Desa Mekarsari membantah telah melakukan pengusiran terhadap warga Desa Cipining di lahan pertanian tersebut. Dia menjamin tidak ada aksi tersebut. Bahkan, Usup mengklaim warga di dua desa yang bertetangga tersebut hidup rukun dan damai.
“Enggak ada masalah sama sekali. Kami menyerahkan penyelesaian persoalan ini kepada Pemkab Lebak. Apalagi sekarang tim bentukan pemerintah daerah sedang bekerja dan telah melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait,” ujarnya. (Mastur)
