CILEGON – Setelah melewati persoalan kelengkapan dokumen surat rekomendasi dari seluruh pimpinan pusat partai politik, usulan pelantikan Ratu Ati Marliati sebagai wakil walikota Cilegon kembali mendapatkan rintangan. PDIP berupaya menjegal pelantikan Ati dengan menyurati Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar membatalkan pelantikan.
Meski Kemendagri belum mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Ratu Ati Marliati sebagai wakil walikota Cilegon sisa masa jabatan 2016-2021, PDIP minta Kemendagri membatalkan pelantikan tersebut.
Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPC PDIP Kota Cilegon Tb Amri Wardhana menjelaskan, surat itu dilayangkan PDIP Kota Cilegon ke Kemendagri pada Selasa (23/7). “Kita anggap surat rekomendasi yang pertama tidak bisa direvisi sehingga tidak bisa dilantik,” ujar Amri kepada Radar Banten, Senin (29/7).
Menurutnya, hasil pemilihan wakil walikota Cilegon telah cacat secara administrasi sejak awal pendaftaran dan verifikasi berkas kelengkapan persyaratan. “Itu sudah cacat sejak penyerahan berkas di Panlih,” tegas Amri.
Amri mengaku, dalam waktu dekat akan kembali mendatangi Kemendagri. Terutama Biro Hukum untuk mengonfirmasi terkait respons Kemendagri atas surat yang telah diajukan pihaknya pada pekan lalu. (Bayu M/RBG)
