SERANG – Masyarakat Banten Peduli Pendidikan Eko E Koswara mengatakan, sistem zonasi sebenarnya baik. Hanya saja yang luput oleh pemerintah saat PPDB kemarin adalah penyetaraan mutu dan kualitas. Hal ini merujuk pada hasil survei yang dilakukan Radar Banten sejak 1 hingga 20 Juli 2019 menunjukkan bahwa mayoritas siswa menolak sistem zonasi. Alasan utamanya karena sistem zonasi itu membuat nilai menjadi tidak penting.
“Zonasi boleh, tapi pemerintah harus melakukan penyetaraan,” ujar Eko, Senin (30/7).
Menurut dia, selama penyetaraan mutu kualitas sekolah belum dilakukan pemerintah maka akan selalu muncul ikon sekolah favorit. Dicontohkan, sekolah A memiliki laboratorium, tapi sekolah B belum maka banyak siswa yang akan memilih sekolah A. Untuk itu, penyetaraan mutu kualitas sekolah harus dilakukan pemerintah sebelum PPDB dengan sistem zonasi diberlakukan.
Kata dia, setiap sekolah harus memenuhi delapan standar minimal. Antara lain program belajar, sarana prasarana, pendanaan pendidikan, tenaga edukatif, hingga standar evaluasi.
Selain itu, mantan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten ini juga mengatakan, sistem zonasi jangan hanya dibatasi untuk sekolah negeri saja. Tapi sekolah swasta dengan akreditasi A juga harus zonasi. Hal itu dilakukan sebagai bentuk penghargaan pemerintah terhadap sekolah swasta yang sudah berupaya mendapatkan akreditasi A.
Eko juga mengatakan, pemerintah jangan serakah dengan terus menambah ruang kelas baru. “Bahwa yang namanya zonasi ya jangan serakah dengan menambah ruang lokal. Padahal semangat zonasi dibatasi betul. Penyetaraan ruang kelas baru juga harus dilakukan,” tegasnya. (zee-nna/air/ags)
