SERANG – Memasuki bulan ke delapan tahun ini, serapan bantuan keuangan (bankeu) yang digelontorkan Pemprov Banten untuk delapan kabupaten kota masih rendah. Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, dari Rp365 miliar bankeu tahun ini, yang terealisasi baru 20 persen atau Rp73 miliar.

Plt Kepala BPKAD Provinsi Banten Dwi Sahara mengatakan, delapan kabupaten kota baru mencairkan bankeu tahap pertama sebesar 20 persen. “Kami sudah sampaikan untuk segera mengajukan penyerapan berikutnya,” ujar Dwi, Selasa (30/7).

Dwi mengatakan, pemberian bankeu itu tertuang dalam Pergub Banten Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Provinsi Banten. Dalam Pasal 20 Pergub itu disebutkan penyaluran bankeu dilakukan dalam empat tahap. Tahap pertama dan keempat 20 persen, sedangkan tahap kedua dan ketiga 30 persen.

Ia menerangkan, penyaluran bankeu tahap kedua dapat dilakukan apabila progres kegiatan telah mencapai 70 persen dari penyaluran tahap pertama. “Tahap ketiga dan keempat juga sama,” tuturnya.

Sementara itu, tambah Dwi, dalam Pasal 21 di Pergub itu juga disebutkan pemerintah kabupaten kota tidak dapat melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan setelah penyaluran keuangan tahap pertama, maka dana bankeu itu harus dikembalikan kepada Pemprov Banten. “Untuk itu, kami harap pemerintah kabupaten kota dapat segera menyelesaikan kegiatan di penyaluran tahap pertama untuk kemudian mengajukan tahap kedua dan seterusnya,” terang Dwi.

Sementara itu, berdasarkan data BPKAD Provinsi Banten, serapan bankeu tahun lalu juga tidak sampai 100 persen, tapi hanya 97,38 persen. Dari delapan kabupaten kota yang mendapatkan bankeu, enam di antaranya memiliki serapan mencapai 100 persen. Keenamnya adalah Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang. Sementara untuk Kota Tangerang dan Kota Serang serapannya mencapai 80 persen. (nna/air/ira)