PANDEGLANG – Sejumlah anggota DPRD Pandeglang mendukung rencana penghapusan kegiatan perjalanan dinas di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2020 mendatang.
Mereka menilai, tindakan itu penting dilakukan sebagai upaya pengoptimalan penggunaan APBD.
Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Pandeglang Habibi Arafat mengatakan, penghapusan kegiatan perjalanan dinas merupakan tindakan tepat ditengah keterbatasan anggaran, akibat pengalokasian anggaran kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak.
“Dari awal saya sudah katakan, apabila ada kegiatan tidak penting dan tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sebaiknya dihilangkan saja. Lebih baik anggaran yang ada digunakan untuk kegiatan pembangunan,” katanya.
Menurut Habibi, Pemkab harus bisa membuat program kerja tahunan yang efektif dan efisien agar masyarakat bisa merasakan secara langsung manfaatnya. “Program kerja itu harus tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Kalau memang kegiatan yang dibuat itu tidak sesuai, sebaiknya diperbaiki atau dibuat program kerja baru yang sifatnya lebih bermanfaat,” katanya.
Habibi meminta kepada semua OPD agar tetap menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Tujuannya, selain untuk menjaga pelayanan dasar masyarakat agar tetap terpenuhi, juga agar arah pembangunan di Pandeglang jelas dan terarah.
“Jangan sampai rasionalisasi anggaran dijadikan alasan tidak melakukan pekerjaan. Ditengah keterbatasan itu, Pemkab harus bisa menunjukan kualitas pembangunan, bukan menyerah. Saya kira tinggal bagaimana komitmen kita saja dalam membangun daerah,” katanya.
Wakil Ketua I DPRD Pandeglang Erin Fabiana sependapat. Dia menyarankan agar Pemkab bisa mengoptimalkan semua potensi pendapatan daerah, agar kekurangan anggaran bisa ditutup. “Prediksi kebutuhan anggaran itu sebetulnya bisa kita ketahui sebelum tahun anggaran selesai. Nah, seharusnya Pemkab bisa mengantisipasi dengan mengoptimalkan semua sumber pendapatan daerah, meski tidak besar, tetapi kalau ada penambahan anggaran, itu lebih baik,”katanya.
Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Pandeglang Pery Hasanudin memastikan perjalanan dinas dan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) tahun 2020 dihilangkan. Tindakan itu sengaja dilakukan karena adanya pengurangan anggaran di semua OPD, akibat pelaksanaan Pilkada serentak. (dib/zis)
