PANDEGLANG – Rencana akan dilakukannya seleksi penerimaan calon Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada Oktober mendatang mendapat perhatian Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mathla’ul Anwar (UNMA) Banten Eko Supriyatno.
Dia mengingatkan masyarakat agar waspada dan tidak tertipu oleh oknum yang mengaku bisa membantu meloloskan menjadi pegawai tersebut. Kata Eko, apabila ada yang mengaku bisa membantu melolosan sebagai pegawai baik calon ASN atau P3K segera laporkan kepada aparat penegak hukum, karena masuk dalam ranah penipuan. “Seleksi penerimaan ASN sekarang sudah berbeda dengan dulu, enggak akan ada yang bisa membantu lagi, karena memang dilakukan menggunakan sistem yang ketat,” katanya melalui sambungan telepon, kemarin.
Menurut Eko, penerimaan calon pegawai Pemkab sejak beberapa tahun lalu telah menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). Artinya, kata dia, mekanisme seleksi pegawai dilakukan secara objektif dan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing peserta. “Sekarang itu hasil seleksi bisa langsung diketahui setelah tes selesai, jadi enggak mungkin ada yang bisa membantu. Kalaupun ada yang bilang bisa membantu, saya kira itu hanya oknum yang mencoba mencari keuntungan saja,” katanya.
Eko menyarankan kepada masyarakat yang akan mengikuti seleksi agar mempersiapkan diri dengan belajar dan mengumpulkan informasi terkait soal yang akan diujikan. “Agar bisa lolos dan menjadi pegawai, masyarakat harus bisa meningkatkan kemampuan dan kompetensi. Karena kalau itu tidak dilakukan, tentunya akan sulit untuk menjadi pegawai, karena sekarang masanya berbeda dengan dulu, sekarang harus memiliki kemampuan, bukan hanya sekedar kerabat dekat di lingkungan pemerintahan,” katanya.
Eko meminta Pemkab Pandeglang untuk segera menyampaikan kepada masyarakat mengenai rencana perekrutan pegawai tersebut. “Sebaiknya segera sampaikan apa saja yang harus dipersiapkan, dan yang paling penting adalah Pemkab harus bisa memastikan tidak ada oknum yang mengaku-ngaku bisa membantu menjadi pegawai. Kalau ada yang mengaku seperti itu, segera amankan agar tidak membuat gaduh,” katanya.
Dikonfirmasi terpisah, Asda Bidang Administrasi Umum (Adum) Undang Suhendar memastikan pelaksanaan perekrutan pegawai akan dilakukan secara objektif dan profesional. Apabila ada oknum yang mengaku bisa meloloskan, lanjutnya, akan ditindak sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku.
“Semuanya, insya Allah kita lakukan dengan profesional. Kalau ada yang mengaku bisa membantu itu adalah pekerjaan oknum dan tidak boleh dipercaya. Intinya percaya dengan kemampuan sendiri dan jangan sampai tertipu, kalau ada yang mengaku bisa membantu, segera laporkan karena tindakan itu sudah pasti penipuan,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Pandeglang Ali Fahmi Sumanta memastikan, Oktober mendatang Pemkab bakal merekrut 200 pegawai baru. Teknis perekrutannya terbagi dua, yakni 140 orang untuk P3K dan 60 orang untuk calon ASN. (dib/zis)












