CILEGON – Walikota Cilegon Edi Ariadi mendesak Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) segera memberikan rekomendasi rencana induk pelabuhan (RIP) untuk Pelabuhan Warnasari. Menurut Edi, rekomendasi itu sangat diperlukan agar pengerjaan pelabuhan milik Pemkot Cilegon itu bisa segera dimulai.
Edi mendatangi WH di rumah dinasnya di Kota Serang, Rabu (21/8). Edi yang datang bersama ajudannya menyampaikan keinginan untuk segera membangun Pelabuhan Warnasari. Itu karena proyek tersebut masuk dalam program kerja prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021.
Ditemui di kantor walikota sore kemarin, Edi mengatakan, Gubernur menyambut baik kedatangannya. Dalam kesempatan itu, WH berjanji akan membahas masalah tersebut pada Selasa (27/8) mendatang. WH pun berjanji akan mengundang pihak lain seperti Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Banten, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM), dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Pemprov Banten.
Dijelaskan Edi, sejauh ini, gubernur Banten belum mengeluarkan rekomendasi RIP karena menunggu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil disetujui dan disahkan oleh DPRD Provinsi Banten.
“Kalau ingin saya, walaupun (Raperda Zonasi) belum selesai, untuk RIP direkomendasi, karena kalau menunggu Raperda Zonasi lama, sedang ini (proyek Pelabuhan Warnasari) kan sudah mau jalan,” ujar Edi.
Dia menginginkan gubernur Banten mengeluarkan surat yang menyatakan meski Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil belum disetujui, tetapi secara prinsip menyetujui RIP.
Sebagai kepala daerah di Kota Cilegon, Edi menginginkan pembangunan pelabuhan itu bisa segera dimulai dan saat ini hal itu bisa terwujud jika gubernur Banten telah mengeluarkan rekomendasi. “RIP itu kaitan dengan penugasan yang diberikan Kemenhub atas konsesi lahan pembangunan pelabuhan seluas sepuluh hektare,” ujarnya.
Keberadaan pelabuhan itu nanti akan menjadi salah satu kunci pembangunan di Kota Cilegon. Secara letak geografis, kedalaman laut Cilegon sangat potensial untuk bisnis pelabuhan. Hal itu didukung dengan banyaknya industri di Kota Cilegon dan daerah lain yang belum mempunyai pelabuhan. Kemudian, kondisi Pelabuhan Tanjung Priok yang semakin padat menjadi potensi bisnis yang besar dan mampu mendongkrak pendapatan daerah serta mendongkrak pembangunan di Kota Cilegon.
“Sudah dibahas di Jakarta, kenapa industri di Cikande itu harus ke Tanjung Priok bukan ke pelabuhan di Banten. Jadi, nanti bagi daerah-daerah yang enggak punya pelabuhan, daripada harus jauh ke Jakarta, langsung ke sini saja, langsung ke laut lepas,” paparnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cilegon Fakih Usman mendukung upaya Walikota Edi Ariadi yang mendesak Pemprov Banten segera mengeluarkan surat rekomendasi tersebut. “Ini antar pemerintah, lakukan dengan cara-cara pemerintahan, datangi, dan dialog secara langsung,” tutur Fakih.
Menurut Fakih, upaya mendatangi Gubernur Banten Wahidin Halim dilakukan berkelanjutan hingga rekomendasi itu benar-benar dikeluarkan. Hal itu perlu dilakukan mengingat Pelabuhan Warnasari merupakan salah satu proyek strategis yang tertuang dalam RPJMD Kota Cilegon. “Kalau pelabuhan itu sudah selesai juga kan dampaknya bagus bagi Kota Cilegon,” tuturnya. (bam/ibm/ira)
