SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim akan mengundang seluruh bupati/walikota di Banten ke Pendopo Gubernur Banten. Hal itu menyusul kedatangan Bupati Pandeglang Irna Narulita bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab Pandeglang menemui orang nomor satu di Banten itu, beberapa waktu itu.
Hal itu disampaikan Sekda Banten Al Muktabar. “Komunikasi agenda, dalam rangka sinkronisasi pembangunan,” ujar Al di KP3B, Jumat (23/8).
Al menerangkan, sinkronisasi pembangunan antara Pemprov Banten dengan pemerintah kabupaten/kota merupakan hal yang bagus. Apalagi, dalam sinkronisasi itu, paling faktual, Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota bertemu dalam program. “Siapa berbuat apa. Pemerintah kabupaten/kota menyelesaikan apa, provinsi menyelesaikan apa. Dan apa yang bisa dilakukan bersama-sama,” tuturnya.
Kata dia, hal itu merupakan prinsip filosofi desain pembiayaan dan desain pencapaian kinerja. Untuk itu, komunikasi itu tak hanya dilakukan dengan Pemkab Pandeglang, tapi juga dengan semua kabupaten/kota.
“Karena visi misi Gubernur kan membangun harmonisasi dengan kabupaten/kota,” ujar pria yang dilantik sebagai Sekda Banten pada akhir Mei lalu ini. Bentuknya, momen komunikasi itu dapat diinisiasi oleh pemerintah kabupaten/kota maupun Pemprov.
Terkait bantuan keuangan (bankeu), ia mengatakan, Pemprov akan melihat terlebih dahulu urgenitas kegunaannya. Bankeu yang saat ini digelontorkan Pemprov dipergunakan untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. “Nanti kita lihat instrumen itu seberapa urgen dalam rangka meningkatkan kinerja kabupaten/kota untuk mencapai tiga hal itu,” terang Al.
Ia mengatakan, ada review program untuk menentukan besaran bankeu bagi kabupaten/kota tahun depan. Instrumen pembangunan itu bukan hanya bankeu saja, tapi program Pemprov yang melekat di kabupaten/kota.
“Kan Pemprov semua agenda masyarakat sampai di kabupaten/kota,” tegas mantan Widyaswara Ahli Utama di Kementerian Dalam Negeri ini. Target kinerja Pemprov di semua ke kabupaten/kota. “Provinsi itu tidak ada ruang hampa. Ruang administrasinya kan di kabupaten/kota atau sampai ke tingkat desa,” ujar Al.
Ia mengatakan, besaran bankeu dalam RAPBD 2020 belum final karena masih harus komunikasi dengan DPRD Provinsi Banten. Ruang komunikasi itu bagian dari kewenangan DPRD.
Kata dia, pihaknya selalu mengingatkan kabupaten/kota terkait serapan bankeu dengan membuat surat edaran. Apalagi, bankeu yang sudah dikucurkan Pemprov merupakan hak rakyat. “Harus seoptimal mungkin melakukan penyerapan fisik dan keuangan secara cepat sesuai dengan agenda desain perencanaan yang dilakukan,” ujarnya.
Al juga mengimbau agar dana-dana dekonsentrasi juga segera diserap. “Lakukan sesegera mungkin karena capaian kinerja untuk masyarakat,” tegasnya.
Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Muhtarom mengatakan, Pemprov memang ingin melihat kesiapan kabupaten/kota. Apalagi, daerah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak. Untuk itu, Pemprov melakukan sinkronisasi program pembangunan.
Kata dia, Gubernur sudah mengalokasikan anggaran yang merata di setiap wilayah kerja pembangunan. “Semua merata dan tersebar di delapan kabupaten/kota. Setiap daerah mempunyai kondisi yang berbeda, makanya program yang diberikan juga berbeda,” terang Muhtarom.
Ia menjelaskan, untuk Kabupaten Pandeglang, anggaran yang diberikan Pemprov bukan hanya sekedar bankeu sebesar Rp50 miliar. Alokasi anggaran Pemprov yang menjadi kewenangan untuk wilayah Kabupaten Pandeglang yakni Belanja Langsung Rp334,36 miliar. Dana dalam pos Belanja Langsung itu digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Ia menguraikan, pembangunan ruas jalan Tanjung Lesung–Sumur sepanjang 11,3 kilometer dibangun dengan anggaran Rp79,26 miliar. Selain itu, ada juga untuk pembangunan Mengger-Mandalawangi sepanjang 11 kilometer dengan anggaran Rp38,66 miliar. “Ada juga Picung-Munjul sepanjang enam kilometer dengan anggaran Rp41,25 miliar,” urai Muhtarom.
Mantan Asda II Pemkot Tangerang ini mengatakan, ada juga anggaran di pos Belanja Tidak Langsung untuk bantuan sosial, hibah, bagi hasil pajak, dan bankeu untuk Kabupaten Pandeglang sebesar Rp404,65 miliar. Dengan begitu, anggaran yang dialokasikan Pemprov untuk wilayah Kabupaten Pandeglang mencapai Rp739,01 miliar. (nna/air/ags)












