SERANG – Belanja bahan material kegiatan pemeliharaan jalan masih menyisakan persoalaan. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Banten mencatat ada kelebihan pembayaran kegiatan tersebut senilai Rp222 juta.
Temuan kelebihan pembayaran tersebut terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Serang.
Dalam dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Serang 2018 tercatat, DPRKP menganggarkan belanja bahan/material senilai Rp10.909.716.050 dengan realisasi senilai Rp10.447.179.000 atau 95,76 persen. Realisasi tersebut di antaranya digunakan untuk kegiatan rehabilitasi pemeliharaan jalan di lingkungan dan permukiman.
Kemudian, DPUPR menganggarkan belanja bahan/material senilai Rp12.368.536.437 dengan realisasi senilai Rp 12.255.195.230 atau 99.08 persen dari anggaran. Dari realisasi senilai Rp12.255.195.230 di antaranya digunakan untuk kegiatan rehabilitasi pemeliharaan ruas jalan kota.
Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp222.335.193. Atas permasalahan tersebut, Walikota Serang melalui Kepala Dinas PRKP dan Dinas PUPR menyatakan sependapat dengan temuan. BPK juga merekomendasikan kepada Walikota Serang agar memerintahkan Kepala Dinas PRKP dan Dinas PUPR menginstruksikan PPK (pejabat pembuat komitmen) memproses kelebihan.
Kepala DPU Kota Serang M Ridwan tidak mengelak saat dikonfirmasi. Ia mengaku sedang menindaklanjuti temuan BPK RI tersebut. “Terkait kelebihan-kelebihan material saat ini secara administrasi sudah dilakukan dan membuat pertanggungjawaban. Kemudian juga sudah menghubungi pihak ketiganya untuk segera diselesaikan,” kata Ridwan kemarin.
Kata dia, secara administratif temuan itu sudah dalam penyelesaan. “Sekarang tinggal melakukan penyelesaian secara finansial,” ujarnya.
Untuk antisipasi ke depan, pihaknya akan melakukan evaluasi secara keseluruhan. “Misalkan kalau sisi ketebalan empat senti meter tapi 3,8 senti meter. Meskipun tipis sedikit kalau komulatif ada pengembalian. Dari sisi kualitas, sekarang itu kan penilaian bukan di dimensi saja tapi kualitas juga,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Kota Serang Yudi Suryadi mengatakan, OPD seharusnya menjadikan Inspektorat sebagai mitra yang menjadi tempat konsultasi sejak dari awal kegiatan. Tetapi, faktanya Inspektorat hanya dilibatkan saat sudah bermasalah. “Ini kadang-kadang teman-teman OPD kalau ada keraguan harusnya di awal jangan di akhir, jadi mereka melakukan komunikasi dan konsultasi di awal kalau memang ada keraguan,” katanya.
Menurutnya, hal itu tidak terlepas dari minimnya pengawas di Inspektorat yang saat ini hanya ada tiga Inspektorat Pembantu (Irban) padahal idealnya ada empat Irban. Sementara jumlah keseluruhan pegawai Inspektorat terdapat 35 pegawai. “Idealnya di atas 50, saat ini satu Irban mengawasi beberapa OPD,” ujarnya. (ken/air/ags)












