SERANG – Pemkot dan DPRD Kota Serang menyepakati APBD Perubahan Kota Serang sebesar Rp1,3 triliun melalui rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Serang, Sabtu (31/8). Rapat tersebut menjadi rapat terakhir anggota DPRD Kota Serang periode 2014-2019 yang akan berakhir, besok (3/9).
Jumlah APBD Perubahan tersebut berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp178,2 miliar, dana perimbangan Rp919,6 miliar dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 229,4 miliar.
“Tadi itu (Sabtu, 31/8) pengesahan perubahan APBD 2019 dan tidak ada perubahan dari awal sampai ini, janji-janji politik juga sudah mulai direalisasikan seperti guru ngaji, marbot,” kata Walikota Serang Syafrudin seusai paripurna.
Dari anggaran yang ada, alokasi untuk belanja langsung sebesar Rp799, 3 miliar dan belanja tidak langsung Rp628,3 miliar. Kata Syafrudin, dalam APBD Perubahan ini lebih banyak peruntukannya untuk masyarakat. “Jadi lebih besar belanja langsung, artinya lebih banyak untuk masyarakat, bahkan ada beberapa belanja pegawai yang digeser untuk belanja langsung,” ucap dia.
Kata dia, untuk pengeluaran belanja daerah diarahkan pada tercapainya skala prioritas. Di antaranya, penambahan dari pajak daerah khususnya pajak hotel, “Sisa waktu empat bulan kedepan PAD pemungutannya agar dimaksimalkan serta alokasi belanja dari penambahan pendapatan diperuntukkan belanja wajib pelayanan dasar kepada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Budi Rustandi mengatakan, pada APBD Perubahan ini terdapat sisa anggaran bersih sebesar Rp79 miliar dan peruntukannya yang bisa digunakan sebesar Rp21 miliar. “Silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran-red) akan digunakan untuk program-program yang menjadi skala prioritas, karena program tersebut dianggap bisa menunjang OPD terkait untuk meminta bantuan kepada provinsi. Contoh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Rp700 juta sebagai penunjang di anggaran murni tahun 2020,” ujar politikus Gerindra ini.
Kemudian, rancangan perubahan APBD yang sudah disetujui bersama akan disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi. Hal itu untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional. “Keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum,” kata Budi. (ken/alt/ags)












