BOJONEGARA – Menyikapi keluhan masyarakat Bojonegara-Puloampel terkait perusakan lingkungan di Gunung Santri, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serang bakal menyelidiki dokumen penambang gunung tempat wisata ziarah yang menjadi cagar budaya tersebut.
Kepala DLH Kabupaten Serang Sri Budi Prihasto mengaku, pihaknya sangat memperhatikan aspirasi warga Kecamatan Bojonegara dan Puloampel yang khawatir dengan kegiatan penambangan Gunung Santri. “Bagaimanapun kita harus ikut hadir bersama masyarakat untuk menyelesaikan persoalan ini,” ujar Budi di ruang kerjanya, Jalan Samaun Bakrie, Kota Serang, Senin (2/9).
Budi berjanji, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten untuk menyelesaikan persoalan penambangan Gunung Santri. Pihaknya juga akan mengawasi kegiatan penambangan di Gunung Santri dari aspek lingkungan, dengan memperhatikan dokumen lingkungan di perusahaan pertambangan tersebut.
“Kita selidiki dulu, baru kemudian melakukan tindakan tegas bila memang ada yang tidak beres di dokumen itu,” jelasnya.
Sementara itu, sejumlah aktivitis lingkungan dan warga Kecamatan Bojonegara dan Puloampel menemui Camat Bojonegara Sutikno membahas surat yang akan dilayangkan kepada Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang untuk mendesak penindakan terhadap penambangan liar di wilayah Bojonegara-Puloampel dengan perihal Satu Tekad Cintai Lingkungan.
Dalam isi suratnya, mereka juga meminta Polda Banten, Satuan Polisi Pamong Paraja (Satpol PP) Banten, dan Kapolres Cilegon menindak tegas dan menghentikan aktivitas penambangan tanah yang merusak lingkungan di Bojonegara-Puloampel. Informasi dari para aktivis lingkungan, saat ini aktivitas penambangan Gunung Santri sudah dihentikan, tinggal penambangan Gunung Lempuyang yang masih beroperasi.
Terkait itu, Sekretaris Kaukus Lingkungan Hidup Serang Raya Roni Hasroni mengaku, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Camat Bojonegara soal kiriman surat kepada Gubernur Banten pada Senin (2/9) pagi. “Isi suratnya kami mendesak Pemprov Banten tuntaskan penambang yang merusak lingkungan,” ungkapnya melalui sambungan telepon seluler.
Roni juga menuntut Pemprov Banten memperbaiki dan menata ulang kerusakan lingkungan serta mencopot para oknum yang bermain dan melindungi para penambang pasir yang merusak lingkungan. Ia pun menyampaikan, penyelamatan lingkungan oleh Pemprov Banten meliputi Gunung Santri, Gunung Lempuyang, Gunung Sergati, Gunung Perahu, Gunung Gede, dan Gunung Merdeka. “Ini tanggung jawab semua elemen, baik Pemprov maupun Pemkab,” katanya.
Tak sampai di situ, Roni juga meminta Pemkab Serang turun ke lokasi penambangan dan memfasilitasi warga Bojonegara-Puloampel untuk menghadirkan seluruh instansi terkait menuntaskan persoalan penambangan. “Jika tuntutan kami tidak diindahkan sampai sepuluh hari kerja setelah surat ini keluar, maka kami akan demo,” ancamnya. (mg06/zai/ira)
