SERANG – Sekda Banten Al Muktabar akan menurunkan tunjangan kinerja (tukin) pegawai Pemprov Banten. Hal itu dilontarkan saat pertemuan monitoring dan evaluasi panitia seleksi pada seleksi terbuka dan kompetitif untuk mendapatkan pejabat pimpinan tinggi sebagai aspek pemersatu bangsa di gedung Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kamis (12/9).

Pernyataan itu dilontarkan pria yang dilantik sebagai Sekda pada akhir Mei lalu itu di hadapan para pejabat pemerintah kabupaten/kota se-Banten dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Al melontarkan pernyataan itu usai beberapa sekda kabupaten/kota menyatakan kesenjangan tukin pegawai Pemprov dengan pemerintah kabupaten/kota.

Sekda Kabupaten Lebak Dede Jaelani mengatakan, Kabupaten Lebak merupakan salah satu daerah yang posisinya terendah di Banten, baik itu Indeks Pembangunan Manusia dan pendapatannya. “Kondisi riil, banyak (pegawai-red) yang ingin pindah keluar daerah (Lebak-red),” ujar Dede, Kamis (12/9).

Padahal, tambah Dede, pihaknya sudah mengeluarkan Peraturan Bupati Lebak ada larangan pindah minimal lima tahun dan kebijakan lainnya. Bahkan, untuk tenaga pendidikan dan kesehatan di atas lima tahun.

“Itu harus disikapi karena biasanya pegawai hanya singgah saja. Lumrah saja karena tunjangan. Harus ada kebijakan dari Pemprov, tapi kami tidak bisa mengatur kabupaten/kota lain,” terangnya.

Ia mencontohkan, setelah SMA/SMK menjadi kewenangan Pemprov Banten, para guru senang karena tunjangannya besar dan bisa mengalahkan kepala dinas di Lebak.

Namun, tidak semua pegawai seperti itu. Ia sendiri sudah mengabdi di Lebak dari 1986. Hanya saja, ada juga pegawai yang berpikiran mengenai tunjangan. Dede kembali mencontohkan, dokter yang CPNS 2014 dan 2018 sudah mengundurkan diri.
“Kami tidak berharap tunjangan pegawai Pemprov turun. Bukan begitu,” tandasnya.

Tapi ada hal tertentu yang bisa dibantu Pemprov, misalnya seperti yang disampaikan Sekda Al bahwa ada dokter yang ditempatkan dan digaji Pemprov di daerah-daerah terpencil. Namun, ia berharap Pemprov juga tidak melupakan dokter-dokter yang sudah lama dan terikat ikatan dinas di Kabupaten Lebak yang gajinya hanya Rp2,5 juta. “Alangkah baiknya ditambah Pemprov,” tutur Dede.

Kata dia, Pemprov diharapkan dapat mengakomodir agar jangan sampai terjadi ketimpangan terlalu besar antardaerah. “Bahkan ada anekdot, daripada jadi kepala dinas di Lebak lebih baik jadi staf di Tangerang,” ujarnya tersenyum.

Sekda Kabupaten Serang Tb Entus Mahmud mengatakan, memang tidak dapat dipungkiri ada ASN yang ingin pindah ke Pemprov. Bahkan, setiap tahun ada saja pegawai Pemkab Serang yang ingin pindah ke Pemprov. Yang mendorong mereka pindah adalah kesejahteraan pegawai atau tukin.
Untuk itu, ia mengusulkan agar ada formula untuk menyamakan tukin atau tunjangan penambah penghasilan (TPP) se-Banten sama. “Biar semua bekerjanya nyaman. Karena bicara beban kerja kemahalan itu relatif sama untuk wilayah Banten,” ujarnya.

Entus memohon Pemprov menyikapi itu dengan adanya bantuan keuangan untuk penambahan TPP.

Saat dikonfirmasi, Sekda Al mengaku akan menurunkan tukin pegawai Pemprov kalau tidak tercapai kinerjanya. “Daripada kabupaten kota menuntut semua. Kalau mau keadilan ya kita ikuti kabupaten kota,” tandasnya.

Namun, yang ia ingin tekankan pemerintah ingin menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Pemprov dengan besaran tukin seperti saat ini hanya menggunakan anggaran tidak lebih dari 20 persen. Sedangkan daerah lain ada yang mencapai 65 persen untuk belanja aparatur. “Kenapa begitu, karena resources kita gede. Kita kan enam besar se-Indonesia. Itu terus kita pacu juga,” ujarnya.(Rostinah)