SERANG – Alokasi anggaran yang digelontorkan Pemprov Banten untuk program pendidikan gratis tingkat SMA/SMK negeri atau bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) naik Rp18,5 miliar. Anggaran itu naik seiring dengan bertambahnya jumlah siswa saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten Engkos Kosasih mengatakan, pada APBD murni tahun ini, Pemprov sudah menggelontorkan Rp265 miliar untuk Bosda. “Di APBD Perubahan sekarang ditambah karena ada penambahan jumlah peserta didik,” ujar Engkos, Minggu (15/9).
Engkos mengatakan, jumlah siswa SMA/SMK negeri tahun ajaran ini bertambah sebanyak 20 ribu orang dibandingkan tahun lalu. Tahun ajaran ini, ada 76 ribu siswa yang diterima dari jumlah pendaftar sebanyak 95 ribu orang. Sedangkan tahun ajaran sebelumnya hanya 56 ribu siswa.
Kata dia, Gubernur Wahidin Halim konsen terhadap pendidikan gratis, untuk itu penambahan anggaran dilakukan agar anak-anak Banten dapat bersekolah. Dengan adanya Bosda, maka Banten siap melaksanakan wajib belajar 12 tahun atau setara dengan lulus SLTA. “Ini juga berdampak pada meningkatnya rata-rata lama sekolah dan peningkatan sumber daya manusia Banten,” tuturnya.
Diketahui, setiap siswa SMA negeri mendapat Bosda Rp3,6 juta per tahun. Sedangkan siswa SMK negeri sebesar Rp4 juta per tahun. Sementara itu, jumlah SMA negeri di Banten sebanyak 150 unit, SMK 79 unit, dan Skh delapan unit.
Engkos mengatakan, adanya program pendidikan gratis membuat animo masyarakat untuk bersekolah semakin meningkat. Hal itu terlihat dari banyaknya masyarakat yang mendaftar sekolah di SMA/SMK/SKh negeri di Banten. “Sesuai dengan harapan Pak Gubernur, semua masyarakat dapat menikmati pendidikan mulai dari jenjang dasar sampai ke menengah,” tuturnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Muhtarom menambahkan, dalam Rancangan APBD tahun depan, anggaran belanja langsung yang dialokasikan Pemprov untuk Dindikbud mencapai Rp1,163 triliun. Anggaran itu diperuntukkan untuk penyelenggaraan pendidikan gratis SMA/SMK/SKh negeri sebesar Rp718,7 miliar. “Untuk sementara yang disepakati Rp916,83 miliar untuk BOS dan Bosda,” ujarnya.
Selain itu, ia menambahkan, ada juga anggaran untuk pengadaan lahan bagi pembangunan unit sekolah baru. “Selain pengadaan, Pemprov juga alokasikan untuk pembangunannya,” terang Muhtarom.
Tak hanya itu, ada juga pembangunan ruang kelas baru di sejumlah sekolah. Selain untuk memberikan fasilitas pendidikan bagi masyarakat, pembangunan ruang kelas baru juga untuk memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. (nna/alt/ags)











