SERANG – Perjalanan Tahun Anggaran 2019 sudah memasuki pertengahan September atau bulan ke-sembilan. Namun, penyerapan anggaran APBD Provinsi Banten tahun ini baru mencapai 63 persen. Waktu penyerapan anggaran tinggal tiga bulan lagi.

Meski begitu Gubernur Wahidin Halim menilai bahwa penyerapan anggaran yang dilaksanakan Pemprov sudah cukup bagus. “Bagus, selesai,” ujar pria yang akrab disapa WH ini di depan ruang kerja Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Senin (16/9).

WH mengatakan, walaupun sudah bagus tetapi di berbagai kesempatan rapat, ia kerap menekankan semua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov untuk segera menyerap anggaran sesuai dengan perencanaan pembangunan. Bahkan, mantan walikota Tangerang dua periode ini juga kerap ke lapangan untuk melihat dan meninjau langsung kegiatan yang dilaksanakan OPD. “Kita panggil pengusahanya. Kita pastikan (pekerjaan tepat waktu-red),” tegasnya.

Diketahui, APBD Perubahan Provinsi Banten sebesar Rp12,64 triliun. Struktur APBD Perubahan itu terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp11,63 triliun dan belanja daerah Rp12,64 triliun. Terdapat defisit Rp948,9 miliar dengan penerimaan pembiayaan daerah Rp1,07 triliun dan pengeluaran pembiayaan Rp131 miliar.

Di tempat terpisah, Sekda Banten Al Muktabar mengatakan, serapan anggaran terus dipacu agar semaksimal mungkin sesuai dengan progress triwulanan. “Begitu ada deviasinya, seperti biasa setiap akhir tahun banyak kegiatan yang karena kontraknya terutama di APBD Perubahan untuk bisa dipercepat atau direalisasikan,” tandas Al seusai bertemu dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten di Kantor BI, Kota Serang, kemarin.

Ia melihat space dari deviasi itu masih bisa dikejar sampai akhir tahun. Secara keseluruhan, deviasi masih sekira 10 sampai 11 persen. “Masih mungkin kita kejar dengan percepatan di akhir tahun ini,” tutur pria yang baru dilantik sebagai Sekda pada akhir Mei lalu ini.

Kata dia, upaya percepatan terus dilakukan Pemprov. Secara administratif juga ia memerintahkan OPD-OPD untuk mempercepat langkah-langkah dalam rangka penyelesaian agenda-agenda program mereka. Beberapa yang ada hambatan administratif akan diperbaiki. “Itu bagian langkah-langkah teknisnya,” terang Al.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten Erwin Soeriadimadja mengatakan, serapan anggaran pemerintah daerah tentu memberikan dampak kepada perekonomian daerah. Biasanya, serapan anggaran itu akan tinggi pada saat menjelang akhir tahun.

“Dan kita akan lihat komponen-komponen untuk serapan anggaran. Seharusnya itu bisa tercapai tinggi menjelang akhir tahun,” ujarnya. Namun, penyerapan anggaran yang baik itu dapat dilakukan apabila didukung tata kelola proyek yang harus bagus.

Kata dia, meskipun penyerapan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah masih rendah, tetapi perekonomian masyarakat on track atau tetap berjalan. “Kalau saya lebih melihat bagaimana sumber-sumber pertumbuhan seperti industri dan juga konsumsi masyarakat itu bisa terus berlangsung dengan baik, bisa terjaga tingkat pertumbuhannya. Itu yang menjadi kunci sebenarnya,” terang Erwin. Sedangkan, proyek-proyek dari pihak swasta dan pemerintah harusnya bisa berjalan sesuai target. (nna-ken/ags)