PANDEGLANG – Penganggaran untuk biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Darah (Pilkada) Pandeglang masih belum ada kejelasan. Hal tersebut terjadi, karena belum adanya pandangan dari para anggota DPRD Pandeglang. Oleh karena anggota DPRD Pandeglang terpilih belum melakukan pelantikan struktur pimpinan.
Terkait hal itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pandeglang melakukan rapat dengan Bupati Irna Narulita dan Sekda Pery Hasanudin di ruang Garuda Pendopo Pemkab Pandeglang Senin (16/9) sore. Rapat ini membahas kepastian Naskah Penandatanganan Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran pelaksanaan pilkada Pandeglang tahun 2020.
Ditemui usai rapat koordinasi, Ketua KPU Pandeglang Ahmad Suja’i membenarkan, NPHD belum bisa ditandatangani karena Pemkab belum meminta pandangan dari DPRD. “Hasil koordinasi, NPHD belum bisa ditandatangani karena alasannya perlu dibahas bersama dewan,” katanya.
Padahal, kata Sujai, KPU Pandeglang telah diminta KPU RI agar pada 1 Oktober telah menyerahkan laporan NPHD anggaran pilkada melalui KPU Provinsi Banten. “Memang di dalam tahapan pada 1 Oktober mendatang kami harus menyerahkan laporan NPHD. Tetap jika pun belum tetap akan kami sampaikan laporan kondisinya,” katanya.
Suja’i menuturkan, Pemkab berjanji bakal berusaha melakukan penyelesaikan NPHD sebelum 1 Oktober pada rapat koordinasi dengan DPRD mendatang. “Namun besarannya kita belum bisa menyampaikan karena belum pasti jika sebelum penandatanganan NPHD,” katanya.
Sekda Pemkab Pandeglang Pery Hasanudin membenarkan jika NPHD anggaran pelaksanaan pilkada Pandeglang tahun 2020 belum bisa ditandatangani. Penyebabnya, kata dia, karena perlu pandangan dari DPRD Pandeglang yang kondisinya saat ini belum pelantikan unsur pimpinan.
“Berapa besaran nilai yang bakal ditetapkan Pemkab? Kami belum bisa sampaikan jika belum ditetapkan. Karena pelu dibahas bersama dewan terlebih dahulu,” katanya. (her/zis)











