SERANG – Tak semua perusahaan pembiayaan melakukan dengan cara-cara ilegal. Hal ini diungkapkan Branch Manager Bank Panin KCU Serang Muhammad Rony Rochim. Ia mengaku dalam penagihan debitur kredit pihaknya melakukannya sesuai standar operasional prosedur yang ditentukan perusahaan.
Pria yang akrab disapa Rony itu menjelaskan, sebelum jatuh tempo kredit, Bank Panin memberikan informasi atau mengingatkan kepada debitur jika angsuran akan jatuh tempo dalam beberapa hari ke depan. “Dengan begini, debitur atau nasabah bisa menyiapkan dana,” katanya, Kamis (19/9).
Ia melanjutkan, jika jatuh tempo debitur belum melakukan pembayaran, akan diberikan surat tagihan sekaligus mengunjungi ke rumah. Ketika dikunjungi bisa diketahui dan menggali informasi mengenai nasabah apakah masih memiliki kemampuan bayar atau tidak.
Kemudian, dikomunikasikan dengan debitur sehingga bisa ada rekturisasi kredit sesuai kemampuan nasabah dengan menambah tenor angsuran. “Ini salah satu solusi yang perbankan kasih,” katanya.
Menurutnya, nasabah yang enam bulan gagal bayar angsuran baru akan masuk dalam lelang. Ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan sebelumnya adanya SP satu, SP dua, SP tiga, dan komunikasi intens lainnya. “Lelang adalah solusi terakhir yang melibatkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL),” katanya.
Ia menjelaskan, dalam penagihan, Bank Panin tidak pernah melibatkan pihak ketiga dan hanya dilakukan para karyawan yang berhubungan dengan nasabah. Sebenarnya, ketika masuk ke kantor lelang, Bank Panin tidak menginginkan hal tersebut karena kedua belah pihak dirugikan. “Berhubungan dengan pihak ketiga itu jika ada agunan yang perlu dilelang,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, ada beberapa faktor nasabah gagal bayar antara lain terjadi pemutusan kerja yang berimbas pada pendapatan, usaha bangkrut, perceraian, dan lainnya.
Branch Manager Clipan Finance Cabang Serang Deni mengatakan, pihaknya sebagai salah satu lembaga pembiayaan di Indonesia melakukan penagihan sesuai standar operasional perusahaan dan untuk kasus konsumen yang mengalami permasalahan melibatkan pihak ketiga.
Ia menjelaskan, dalam prosedurnya, Clipan Finance memberikan informasi kepada konsumen mengenai tagihan yang akan jatuh tempo sehingga bisa menyiapkan dana untuk membayar angsuran. Ketika jatuh tempo tetapi belum dilakukan pembayaran, akan kembali diingatkan mengenai angsuran tersebut. Jika hal tersebut belum juga dilakukan, Clipan Finance akan datang ke rumah konsumen untuk menagih langsung. “Jika belum bayar juga, akan diberikan waktu tujuh hari. Namun jika belum juga, akan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan selanjutnya,” katanya.
Menurutnya, tidak bisa dipungkiri dalam perjalanan kredit yang diberikan lembaga pembiayaan ada saja konsumen yang nakal dan tidak mampu bayar. Beberapa kasus yang terjadi, konsumen sengaja melakukan take over kendaraan kepada pihak ketiga, tetapi angsurannya tidak diselesaikan. Selain itu, ada juga konsumen yang sengaja menggadaikan kendaraan kepada pihak lain dan ada juga konsumen yang sengaja menghilangkan kendaraan tersebut. “Jika ada kasus yang seperti ini, kami menggunakan pihak ketiga yang juga orang sipil, bertujuan melacak keberadaan kendaraan,” katanya.
Diketahui, kasus penarikan secara paksa kendaraan bermotor yang dilakukan oleh debt collector atau ‘mata elang’ bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Masalahnya, kasus tersebut masih kerap terjadi.
Kepala Bagian Pengawasan Penyidikan (Kabag Wasidik) Ditreskrimsus Polda Banten Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Dadang Herli Saputra menilai, penarikan kendaraan yang dilakukan oleh debt collector atau mata elang ilegal. Sebab, ada mekanisme yang diatur dalam undang-undang terkait penarikan kendaraan wanprestasi atau menunggak. “Tidak bisa (ditarik oleh debt collector-red), itu melanggar hukum,” ujar Dadang kepada Radar Banten, Selasa (17/9). (mg05-skn/air/ira)











