RelatedPosts
SERANG – Pengesahan Rancangan Undang Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) telah resmi ditunda oleh DPR RI, namun gelombang unjuk rasa mahasiswa masih terjadi di sejumlah daerah, termasuk di Provinsi Banten.
Sejumlah perguruan tinggi pun menggelar diskusi terkait pro dan kontra RUU KUHP, tak terkecuali kampus di Banten.
Salah satu kampus di Banten yang menggelar diskusi soal RUU KUHP adalah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanudin Banten di aula rektorat kampus Ciceri, Kamis (3/10). Diskusi publik dengan tema “Menggelitik RUU KUHP dan Revisi UU KPK” menghadirkan narasumber Ketua Fraksi Gerindra DPRD Banten Agus Supriyatna, akademisi UIN SMH Banten Ferry Fathurahman dan Iin Ratna Sumirat.
Agus dalam paparannya menyebutkan, gelombang unjuk rasa mahasiswa dipicu oleh revisi UU KPK. Penolakan mahasiswa akhirnya meluas hingga ke lima RUU kontroversial, salah satunya RUU KUHP. “Pro dan kontra terjadi diujung masa bakti DPR RI periode 2014-2019, ini menjadi beban bagi DPR RI periode 2019-2024,” kata Agus.
Ia menilai, memang revisi undang-undang KPK yang paling disorot publik. Namun karena UU KPK telah disahkan, mahasiswa turun ke jalan menolak revisi tersebut. “Ditengah penolakan UU KPK yang dinilai melemahkan KPK, DPR malah akan mengesahkan sejumlah RUU kontroversial. Buntutnya, unjuk rasa mahasiswa terjadi di semua provinsi,” tegasnya.
Secara pribadi, Agus memahami penolakan mahasiswa. Tuntutan generasi muda diharapkan dapat dipertimbangkan pemerintah dan DPR RI.
“Kita bersyukur RUU KUHP pengesahannya ditunda, ini bagus untuk terus kita diskusikan,” paparnya.
Terkait UU KPK, Agus mengaku mendukung penolakan yang dilakukan mahasiswa. “Saat ini pemerintah pusat sedang mempertimbangkan apakah perlu dikeluarkan Perppu oleh presiden, atau menunggu judicial review di MK,” tegasnya.
Sementara itu, akademisi UIN SMH Benten Ferry Fathurahman mengungkapkan, UU KPK yang dinilai mayoritas publik melemahkan KPK, tapi faktanya telah disahkan DPR. Sedangkan RUU KUHP, banyak pasal yang dinilai ngawur. “Ini kesempatan bagi akademisi dan mahasiswa untuk mengkaji lebih jauh pasal per pasal dalam RKUHP, sehingga ke depan bisa memberikan rekomendasi apakah perlu dilanjutkan atau dibatalkan,” paparnya.
Ia berharap, mahasiswa di Banten melakukan kajian lebih mendalam, sehingga ketika turun ke jalan menolak RUU KUHP, sudah memahami substansinya.
“Banyak pasal yang perlu diperdebatkan, tapi kita tidak tahu apa yang akan diperbuat DPR yang baru,” katanya.
Iin Ratna Sumirat berharap, melakui diskusi publik tentang polemik RUU KUHP dan UU KPK, mahasiswa UIN SMH Banten memiliki dasar yang ilmiah saat melakukan penolakan atau pun persetujuan. “Kegiatan ini sengaja digelar sebagai rangkaian kegiatan ulang tahun UIN SMH Banten ke-57,” ungkapnya. (Deni S)
