SERANG – Pemkab Serang menjatuhkan sanksi kepada tiga ASN karena terlibat kasus pernikahan dan perceraian tanpa izin. Selain itu, ada juga satu ASN yang diduga menjadi istri kedua tanpa izin. Tak tanggung-tanggung, sanksi yang diberikan berupa sanksi berat yakni turun jabatan dan turun pangkat.
Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pengembangan Karir pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Serang Surtaman kepada wartawan di Kecamatan Cinangka, Senin (7/10).
Surtaman mengungkapkan, ada dua pejabat eselon III dan satu pejabat eselon IV yang dikenakan sanksi berat. Mereka dilaporkan ke BKPSDM karena terlibat kasus pernikahan dan perceraian tanpa izin. “Ada yang diturunkan jabatannya setingkat di bawahnya selama tiga tahun, ada juga yang diturunkan pangkatnya,” katanya.
Kemudian, kata dia, ada satu ASN yang juga dikenakan sanksi berat karena diduga menjadi istri kedua. ASN tersebut diketahui sebagai fungsional guru. “Kalau pejabat tidak ada, adanya fungsional, guru,” ujarnya.
Surtaman mengaku, sudah melakukan pembinaan kepada para ASN terkait indisipliner terutama kasus pernikahan dan perceraian. Pihaknya tidak akan menjatuhkan sanksi jika ada laporan terkait pelanggaran kasus ASN tersebut. “Kalau kita kan bukan penyidik, jadi harus ada laporan dan dilengkapi dengan bukti-buktinya,” ucapnya.
Asisten Daerah (Asda) I Pemkab Serang Asep Saepudin Mustofa membenarkan adanya ASN yang dijatuhkan sanksi lantaran menikah lagi tanpa izin. Asep menjelaskan, setiap ASN yang ingin menikah lagi harus mendapatkan izin dari istri pertama dan izin dari Bupati Serang. “Izin melalui BKPSDM, kemudian disampaikan kepada Ibu Bupati, nanti kita interogasi alasannya apa,” katanya.
Jika tanpa izin, kata Asep, pihaknya tidak segan-segan menjatuhkan sanksi berat kepada ASN yang melanggar. Asep mengimbau para ASN untuk menjaga keharmonisan keluarganya. “Kalau keluarga harmonis, kinerja kita juga bisa lebih baik lagi,” ujarnya. (jek/zee/ags)
