SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim menyampaikan target pendapatan daerah dalam rancangan APBD Banten 2020 naik sebesar Rp596 miliar, dibanding target pendapatan pada tahun anggaran 2019.
Hal itu disampaikan Wahidin dalam rapat paripurna jawaban gubernur terkait pemandangan umum fraksi-fraksi mengenai Raperda APBD tahun anggaran 2020, di ruang rapat paripurna DPRD Banten, Selasa (15/10).
Menurut Wahidin, target pendapatan daerah setiap tahun selalu mengalami kenaikan. Untuk tahun anggaran 2020, dari target Rp12,42 triliun peningkatannya didominasi target peningkatan asli daerah (PAD).
“Berkaitan dengan perbedaan angka pendapatan daerah sebagaimana disampaikan Fraksi PAN dan Fraksi PKS, angka pendapatan daerah tahun anggaran 2019 yang benar adalah Rp11,83 triliun (tertulis dalam nota pengantar gubernur (Rp10,36 triliun) dan target pendapatan daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp12,42 triliun,” katanya.
Orang nomor satu di Banten yang akrab disapa WH itu melanjutkan, total belanja daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp13,03 triliun, dengan rincian belanja tidak langsung mencapai Rp8,12 triliun, sementara belanja langsung hanya Rp4,90 triliun. Sedangkan target pendapatan daerah sebesar Rp12,42 triliun, terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp7,93 triliun, dana perimbangan sebesar Rp4,49 triliun, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp6,20 miliar.
“Ini target realistis, kita akan genjot pendapatan asli daerah dari sumber pendapatan baru,” ungkapnya.
Terkait pemenuhan target PAD, WH mengaku, Pemprov telah melakukan koordinasi dengan KPK untuk mengoptimalkan aset-aset milik Pemprov Banten untuk menambah pendapatan asli daerah.
“Kita tidak mau bergantung pada pajak kendaraan bermotor, kita akan kelola semua aset Pemprov seperti situ dan yang lainnya untuk menjadi sumber PAD baru,” jelasnya.
Terkait potensi pendapatan lain di luar pajak seperti retribusi daerah, WH mengaku, tidak bisa mengandalkan dari sektor retribusi. “Sesuai undang-undang kita ada keterbatasan, hanya bisa mengandalkan sektor pajak,” tegasnya.
Meskipun target pendapatan mengalami kenaikan, tetapi WH mengaku tidak akan menambah anggaran bantuan keuangan untuk kabupaten kota.
“Kita usulkan Rp365 miliar karena anggarannya hanya segitu. Kalau ditambah, Pemprov tidak bisa membangun dong. Tapi kan di luar bankeu, ratusan miliar rupiah kita anggarkan untuk program pembangunan yang ada di kabupaten kota,” tuturnya.
Ketua Fraksi PAN Dede Rohana mengungkapkan, rencana target pendapatan tahun anggaran 2020 sebesar Rp12,42 triliun harus dibarengi dengan kepastian sumber-sumber pendapatan yang akan dicapainya. Belajar dari tahun-tahunnya, target pendapatan daerah gagal tercapai.
“Kami bersyukur bila target pendapatan lebih dari Rp12 triliun dapat tercapai, semoga target setinggi itu berdasarkan perhitungan yang matang dengan indikator jelas sehingga tidak mengulang kegagalan tahun-tahun sebelumnya yang gagal mencapai target,” ungkap Dede. (den/air/ira)
