SERANG – Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) 2020 mencapai Rp2,540 triliun. Pemerintah pusat kemudian mengalokasi Rp856,9 triliun untuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Dari Rp856,9 triliun alokasi TKDD, Pemprov Banten mendapatkan Rp4,4 triliun dana transfer daerah dari APBN 2020.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten Rina Dewiyanti kepada wartawan di KP3B, Jumat (15/11). Menurut Rina, besaran dana transfer daerah untuk Pemprov Banten terdiri dari dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp1,1 triliun, dana alokasi khusus (DAK) Rp2,7 triliun, dana insentif daerah (DID) sebesar Rp44 miliar serta transfer keuangan bagi hasil pajak sebesar Rp510 miliar.

“Pemprov Banten hanya menerima transfer keuangan dana perimbangan dari APBN 2020 sebesar Rp4,4 triliun. Kalau dana desa langsung ke kabupaten kota, karena provinsi tidak mengelola dana desa dari APBN,” katanya.

Rina memaparkan, sesuai dengan arahan Presiden, dana dari pemerintah pusat diminta agar langsung dirasakan warga sesuai peruntukannya. Jadi ketika disetujui proses lelang khususnya seperti pembangunan infrastukur harus segera dilaksanakan karena bisa langsung memberikan manfaat pada warga. “Dana transfer daerah dari APBN 2020 masuk dalam postur RAPBD Banten 2020 (pos dana perimbangan). Rencananya RAPBD Banten tahun anggaran 2020 akan disahkan menjadi Perda pada 19 November mendatang,” ujarnya.

Besarnya dana transfer daerah untuk Banten dari APBN 2020, lanjut Rina, semuanya akan digunakan untuk kepentingan masyarakat sesuai arahan pemerintah pusat. “Makanya prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan APBD/APBN akan kami kedepankan,” jelas Rina.

Sementara itu, Sekda Banten Al Muktabar mengatakan, alokasi dana transfer daerah untuk Pemprov Banten dari APBN 2020 telah diserahkan secara simbolis oleh Presiden kepada kepala daerah. “Kemarin Pak Gubernur telah menerima daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) 2020 untuk Provinsi Banten. Penyerahan dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Istana Negara,” kata Al usai salat Jumat di Masjid Raya Al-Bantani, KP3B.

Melalui bantuan keuangan dari pemerintah pusat, semua pemerintah provinsi dan kabupaten kota betul-betul kerja bersama dalam melaksanakan seluruh program pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Indonesia Maju. “Dana transfer ke daerah harus dipergunakan dengan efektif dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia dan pemerataan pembangunan di seluruh daerah,” tutur Al.

Sebelum menerima DIPA dan TKDD dari APBN 2020, lanjut Al, dirinya ikut mendampingi Gubernur Wahidin Halim mengikuti rapat koordinasi nasional (rakornas) Indonesia maju antara pemerintah pusat dan forum koordinasi pimpinan daerah. “Program pemerintah daerah harus sinergis dengan pusat, utamanya persoalan investasi dan pengurangan angka pengangguran,” ungkapnya.

Catatan Radar Banten, dana transfer daerah untuk Pemprov Banten dari APBN dalam dua tahun terakhir selalu di atas Rp4 triliun. Tahun anggaran 2019, Pemprov Banten menerima lebih dari Rp4 triliun dana transfer daerah dari APBN 2019. (den/alt/ags)