SERANG – Wakil Bupati Pandji Tritayasa meminta pemerintah pusat untuk mempertimbangkan rencana penghapusan izin mendirikan bangunan (IMB) dan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Menurut Pandji, IMB dan amdal bukan hanya semata untuk mencari retribusi.
Sekadar diketahui, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mewacanakan akan menghapuskan IMB dan amdal dari deretan syarat perizinan investasi. Penghapusan dua perizinan itu untuk memudahkan investasi di Indonesia.
Pandji mengaku, belum mengetahui wacara tersebut. Namun, pihaknya akan menyampaikan beberapa pertimbangan kepada pemerintah pusat. “Kita belum mengerti kebijakan dari pusat seperti apa, tapi kalau wacana sah-sah saja, saya rasa kita akan sampaikan pertimbangan-pertimbangan,” katanya di halaman Pemkab Serang, kemarin (15/11).
Menurut Pandji, IMB dan amdal tidak bisa diartikan hanya untuk memungut retribusi dari investor. Akan tetapi, keduanya merupakan instrumen untuk keamanan. “Kalau amdal dihapuskan, berarti kita tidak punya tanggung jawab kepada lingkungan, kemudian IMB itu untuk menjaga kestabilan konstruksi, untuk instrumen keamanan, jadi bukan hanya retribusi,” ujarnya.
Ketua Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia (ORARI) Provinsi Banten itu berpendapat, upaya memudahkan investor untuk datang ke Indonesia sah-sah saja. Akan tetapi, jangan sampai melupakan sistem keamanan lingkungan. “Di IMB itu diukur, sampai sejauh mana bangunan ini aman terhadap goncangan, terhadap bencana, tujuannya untuk meminimalisir korban,” ucapnya.
Selain itu, kata dia, IMB dan amdal juga sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Karena itu, tidak bisa peraturan menteri mengalahkan dua regulasi itu yang kekuatannya lebih tinggi. “Kalau mau dihapuskan, pasti harus merombak undang-undang dan juga peraturan pemerintah,” katanya.
Hal senada juga disampaikan anggota Komisi I DPRD Kabupaten Serang Dendi Kurnia Ardiansyah. Kata Dendi, penghapusan IMB dan amdal itu akan menimbulkan gejolak di masyarakat. Karena itu, ia juga meminta pemerintah pusat untuk mempertimbangkan wacana tersebut. “Dua izin itu kan yang selama ini bersentuhan langsung dengan masyarakat, ini pasti akan menimbulkan gejolak,” katanya. (jek/zee/ira)
