SERANG – Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, di Banten ada 15.438 lahan milik pemerintah yang bodong alias belum memiliki sertifikat. Belasan ribu bidang lahan itu bukan hanya milik Pemprov tapi delapan pemerintah kabupaten kota lainnya. Dari jumlah itu, 13.604 lahan atau 74,33 persen dokumennya hilang dan sedang ditelusuri.

Kepala BPKAD Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, jumlah lahan yang belum memiliki sertifikat berasal dari data pemerintah kabupaten kota. “Saya tidak berpikir provinsinya saja, tapi baiknya Pemprov harus didukung kabupaten kota,” ujar Rina melalui telepon seluler, Minggu (22/12).

Permasalahan aset menjadi salah satu indikator yang masih rendah dalam monitoring centre for prevention (MCP) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK di Banten. Untuk itu, lanjut Rina, melakukan pemetaan dengan koordinasi dan support data agar tahu masalah di daerah. Berdasarkan data, aset tanah Pemprov Banten dan pemerintah kabupaten kota yakni 18.300 bidang dengan luas 200,14 juta meter persegi dan nilainya Rp19,87 triliun.

Mantan Kepala BPKAD Kabupaten Lebak ini mengatakan, nilai aset tanah pemerintah itu bisa meningkat karena masih tercatat ada nilai aset yang nilainya hanya Rp1. Dari jumlah aset tanah itu, sudah ada 2.862 lahan yang tersertifikat atau sebesar 15,64 persen. “Lahan milik pemerintah daerah yang belum bersertifikat rata-rata adalah lahan yang kini didirikan sekolah-sekolah terutama SD,” ujarnya.

 Kata dia, dari total lahan yang belum bersertifikat, 1.834 bidang masih berproses di Badan Pertahanan Nasional (BPN). Sedangkan, lahan-lahan yang masih ditelusuri masih bisa teratasi. “Paling jitu surat pernyataan pertangungjawaban mutlak dari kepala daerah kalau lahan tersebut sudah ditempati atau digunakan,” tegasnya.

Kata dia, agar permasalahan aset bisa terselesaikan, selalu membuka diri bagi pemerintah kabupaten kota untuk berkonsultasi. Termasuk persoalan pelimpahan aset antar pemerintah kabupaten kota yang belum rampung. Selain itu, pihaknya juga siap memfasilitasi apabila ada aset yang double pencatatan di dua pemerintah kabupaten/kota.

Selain persoalan aset yang harus diselesaikan bersama, optimalisasi pendapatan daerah juga menjadi catatan dalam MCP Korsupgah KPK di Banten. Dari sembilan pemerintah daerah yang ada di Tanah Jawara ini, hanya tiga yang sudah bagus yakni Pemkot Tangsel, Pemkab Lebak, dan Pemprov Banten. Sedangkan enam pemerintah daerah lainnya di Banten belum 100 persen.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten Opar Sohari mengatakan, capaian pendapatan daerah Pemprov Banten sudah lebih dari 100 persen. Bahkan, dalam MCP Korsupgah KPK nilainya juga sudah 100 persen.

Berdasarkan data Bapenda pada Jumat (20/12) sore, realisasi pajak daerah dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sudah mencapai 100,23 persen atau Rp5,09 triliun dari target Rp5,07 triliun.

Meskipun begitu, Opar berharap seluruh pemerintah kabupaten kota mampu mengoptimalkan pendapatan daerahnya masing-masing. “Selain itu, kami juga berharap pemerintah kabupaten kota membantu mengoptimalisasi pajak daerah Pemprov khususnya PKB dan BBNKB karena mereka mendapat bagi hasil pajak,” ujarnya.

Ia mencontohkan, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meminta pengusaha yang akan mengurus perizinan untuk melunasi PKB terlebih dahulu apabila masih ada tunggakan.

Terpisah, Kepala Satgas Korsupgah KPK Wilayah IV Sugeng Basuki mengatakan, pada dasarnya pemerintah daerah harus bisa mengoptimalkan pendapatan daerahnya. Bahkan hal itu masuk dalam indikator penilaian rencana aksi (renaksi) KPK. Salah satu cara untuk bisa mengoptimalkan pendapatan daerah adalah dari aset-aset yang dimiliki pemerintah. (nna/alt)