SERANG – Pemerintah daerah di Banten akan memperjuangkan nasib para tenaga honorer non aparatur sipil negara (ASN). Apalagi keberadaan mereka juga kerap membantu tugas-tugas ASN.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Komarudin mengaku, Pemprov akan memperjuangkan nasib para honorer, terlebih para guru non-ASN yang jumlahnya mencapai 8.700 orang. “Sekolah kalau tidak ada guru tidak bisa berjalan,” tegasnya.
Namun, ia mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Berbeda dengan guru honorer, tenaga honorer di OPD apabila tidak ada maka organisasi masih tetap berjalan.
“Kami akan angkat pegawai sesuai dengan kebutuhan. Anggaran yang dikeluarkan Pemprov juga harus dipertanggungjawabkan,” ujar Komarudin.
Sikap serupa juga ditunjukkan Bupati Pandeglang Irna Narulita. Irna mengatakan, pihaknya akan mempertahankan para honorer yang mampu memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah. “Bagi tenaga honorer yang profesional dan memiliki kinerja yang baik akan kami pertahankan. Bagaimana dan dari mana anggarannya, kami akan pikirkan sistemnya seperti apa,” katanya
Irna berjanji akan terus berupaya mempertahankan para honorer karena telah banyak berjasa dalam membangun Pandeglang. “Kabupaten ingin mencetak aparatur yang unggul, jika para honorer kinerjanya dapat membantu pemerintah akan dipertahankan. Akan tetapi, bagi honorer yang tidak memiliki kedisiplinan, kinerjanya buruk, ya mohon maaf, karena hal ini sudah jelas ada aturannya,” katanya.
Irna mengaku akan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat mengenai persoalan tersebut. “Untuk pengurangan secara otomatis sistem yang akan menilai, biasanya pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan pasti ada penyesuaiannya. Kita tidak bisa memutuskan harapan mereka begitu saja, akan tetapi nanti kita lihat ke depannya seperti apa. Jika honorer memiliki kinerja yang bagus akan kita pertahankan, jika sebaliknya kinerjanya buruk, malas dalam bekerja, biar sistem nanti yang akan menilai,” katanya.
Walikota Cilegon Edi Ariadi pun tak akan buru-buru menanggapi wacana penghapusan tenaga honorer tersebut. Menurutnya, hal itu sulit direalisasikan mengingat jumlah honorer yang sangat banyak. Jika pemerintah tetap nekat menghapus honorer tanpa ada solusi lain, ancaman yang pasti terjadi adalah bertambahnya jumlah pengangguran. “Jutaan loh itu jumlahnya se-Indonesia, berapa pengangguran kita nanti,” ujar Edi, Rabu (22/1).
Di lingkungan Pemkot Cilegon, jumlah tenaga honorer sekira 700 orang. Edi mengaku akan berkonsultasi dengan pemerintah pusat terkait kepastian rencana tersebut. Ia memperkirakan honorer yang saat ini aktif bekerja akan dialihkan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (P3K). (nna-bam-jek-tur-dib-fdr-one-you/air/ira)
